“Ekonomi Indonesia juga dipengaruhi banyaknya perang yang menyebabkan krisis dunia. Seperti laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,8 persen di kuartal pertama dari target 5 persen,” ungkapnya.
Dampaknya nyata daya beli masyarakat menurun, pengeluaran berkurang, produksi industri menurun, dan terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Akibatnya, pengangguran meningkat dan memicu potensi meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat.
“Fenomena itu membuat daya beli menurun, masyarakat mengurangi pengeluaran, produksi turun sehingga terjadi PHK, bertambahnya pengangguran dan memicu kriminalitas. Itu berdampak pada kehidupan sosial," imbuh JK.
Dari Proteksionisme hingga Tantangan Teknologi
JK juga menyoroti tren proteksionisme ekonomi yang kembali merebak di banyak negara.
Menurutnya, kebijakan perdagangan global saat ini semakin tertutup, mirip dengan kondisi di abad ke-19.
“Sekarang sudah saling menjaga dan kembali ke perdagangan di abad 19,” katanya.
Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, lemahnya supremasi hukum.
Baca Juga: Teknologi AI dengan Sentuhan Manusia: Cara Baru Melayani Pelanggan di Era Digital
Serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang perlahan menggantikan fungsi manusia di banyak sektor.
“Saya ingin menegaskan bahwa sebuah negara susah berjalan dengan baik tanpa penegakan hukum,” tegas JK lagi, mengingatkan pentingnya keadilan dan stabilitas hukum sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Jangan Menuju Negara Gagal, Pemerintah Harus Kuat dan Efektif
Dalam penutupnya, JK memberi peringatan keras bahwa jika kondisi perekonomian terus memburuk, Indonesia bisa berada di ambang negara gagal.
Namun, ia juga memberikan harapan bahwa hal ini masih bisa dicegah.
"Caranya adalah pemerintahan yang harus kuat, memimpin dengan baik, efektif dan tegas, transparan serta menjamin stabilitas keamanan masyarakat," pungkasnya.