Suara.com - Istana mengeklaim bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah disediakan oleh pemerintah. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tidak menolak bila ada negara lain ikut memberikan bantuan untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menyampaikan hal tersebut saat ditanya ihwal apa saja realisasi komitmen dari negara-negara yang selama ini menyatakan mendukung MBG di Indonesia.
"Untuk MBG, pemerintah akan bersandar pada kekuatan sendiri, pemerintah sudah menyediakan dana full untuk target MBG tahun ini. Kalau ada bantuan dari negara lain, Alhamdulillah. Kalau tidak ada bantuan, pemerintah akan jalan terus karena dananya sudah, sudah memadai dan sudah ada," tutur Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Hasan mengatakan sejauh ini banyak negara yang mengapresiasi Indonesia lantaran bisa melaksanakan program MBG dalam waktu yang cepat dan jumlah penerima manfaat yang cukup masif.
Hasan Nasbi berujar sejumlah negara serta tokoh tertentu menyampaikan akan memberikan bantuan untuk program MBG, semisal Tiongkok dan Bill Gates.
"Ini tentu membuat kekaguman dari banyak negara. Beberapa negara sempat menyampaikan akan memberikan bantuan seperti Tiongkok waktu itu. Ada juga dari Bill Gates yang ingin memberikan pendampingan untuk suplemen, untuk makanan tambahan, tapi itu kan sifatnya bonus," kata Hasan Nasbi.
"Seandainya mereka ingin membantu, kita akan terima dengan tangan terbuka. Seandainya pun tidak, kita akan tetap berjalan dengan kekuatan kita sendiri," sambungnya.
Menurut Hasan, sejumlah komitmen dari pihak luar terhadap program MBG tentu akan ditindaklanjuti realisasinya melalui Badan Gizi Nasional (BGN.
"Nanti komitmen-komitmen bantuan ini tentu akan di-follow up oleh kementerian dan lembaga terkait, terutama Badan Gizi Nasional. Sampai di mana follow up-nya? Mungkin saya harus cari tahu dulu ke Badan Gizi Nasional," kata Hasan Nasbi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana sebelumnya membuka tabir mengenai mekanisme pendanaan "super jumbo" senilai Rp 50 triliun yang tengah digenjot dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Angka fantastis ini diproyeksikan menjadi amunisi tambahan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan program yang dijanjikan akan menyentuh puluhan juta anak Indonesia.
"Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran," ungkap Kepala BGN Dadan Hindayana usai mengikuti pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dadan menegaskan bahwa anggaran untuk program MBG secara prinsip telah "dikantongi" oleh pemerintah.
Namun, besaran tambahan Rp 50 triliun yang akan "digelontorkan" sangat bergantung pada seberapa cepat akselerasi program MBG akan dilakukan.
"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," jelasnya.
TERPOPULER
