Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung program unggulan pendahulunya, Anies Baswedan yakni rumah Down Payment atau DP 0 persen.
Pramono mengakui memang program tersebut merupakan gagasan yang bagus. Namun, di sisi lain selama program itu dijalankan terdapat berbagai kasus hukum yang jadi temuan aparat.
Pengadaan lahannya kerap bermasalah hingga diperkarakan sebagai kasus korupsi.
Hal ini ia sampaikan saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPRD DKI, Senin (26/5/2025).
"DP 0 persen gagasan yang bagus sekali. Tetapi, akhirnya apa? Lahan-lahan yang sudah dibebaskan, kemudian oleh aparat penegak hukum dianggap ada temuan," ujar Pramono.
Ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Namun, ia ingin memaksimalkan pemanfaatan gedung-gedung milik Pemprov DKI.
"Maka untuk itu, saudara-saudara sekalian, kami akan mengoptimalkan gedung-gedung dan lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta untuk itu," ujarnya.
Ia mencontohkan salah satu rencananya adalah dengan membuat gedung parkir bertingkat di kawasan Blok S Jakarta Selatan yang lahannya sudah dimiliki PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Bahkan kalau kita bisa lakukan, maka di Jalan Senopati dan Gunawarman. Blok S tadi kita gunakan untuk membangun gedung yang naik ke atas," katanya.
Baca Juga: Pramono Bongkar Cara Pilih 61 Pejabat DKI: Libatkan Intelijen Negara hingga Lembaga Keuangan
Tak hanya itu, nantinya lahan itu juga akan dimanfaatkan sebagai pusat kuliner yang bakal dikunjungi masyarakat.
"Jakpro punya lahan 8.000 di sana untuk membangun valet parking. Betul-betul gedung untuk parkir. Kemudian saya akan mengeluarkan pergub atau perda, taman Senopati, Gunawarman, siapapun boleh buka restoran di sana," ucapnya.
Tujuan utama rencana ini adalah demi mengurangi kepadatan kendaraan bermotor di wilayah itu yang menjadi penyebab kemacetan.
"Sehingga dengan demikian apa? Masyarakat pasti happy, Senopati, Gunawarman gak macet. Dan ada revenue baru bagi Pemda. Ada lapangan kerja baru," tambah dia.
Tindaklanjuti Temuan KPK
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo telah menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.
"Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," ujar Pramono di Jakarta, Senin (26/5/2025).
"Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April," kata Pramono.
Dia menambahkan, akan menindaklanjuti apapun temuan KPK dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Temuan KPK atau penegak hukum lainnya, kami akan tindaklanjuti," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resminya menyatakan telah menemukan deviasi sebesar minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.
Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Proyek yang terlambat ini antara lain pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.
Sementara itu, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.
Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.
