Terkait Putusan MK soal Sekolah Gratis, Wakil Ketua DPRD DKI: Kemenangan Bagi Rakyat

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah menggratiskan sekolah jenjang SD sampai SMP.

Menurutnya, putusan MK ini adalah kemenangan bagi rakyat karena akan mendapatkan akses pendidikan tanpa biaya.

Ia pun menyatakan legislator DKI Jakarta bakal menindaklanjuti putusan MK itu untuk diterapkan di Ibu Kota.

"Putusan MK adalah kemenangan bagi rakyat. DPRD DKI mendukung penuh pendidikan gratis SD-SMP, baik negeri maupun swasta yang terjangkau," ujar Wibu kepada Suara.com, Selasa (27/5/2025).

Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan yang di dalamnya mengatur soal sekolah swasta gratis.

Dengan putusan MK ini, Wibi meyakini Raperda itu bisa didorong agar lebih cepat diselesaikan.

"Ini langkah konkret mewujudkan keadilan sosial dan memastikan setiap anak Jakarta bisa sekolah tanpa beban biaya," ucapnya.

Ia bahkan berharap Raperda itu bisa rampung sebelum tahun ajaran baru 2025/2026 dimulai agar bisa segera diterapkan.

"Selanjutnya akan ada pembahasan di Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Ditargetkan revisi Perda Pendidikan rampung sebelum tahun ajaran baru Juli 2025," pungkasnya.

Sekolah Gratis di Jakarta Sampai SMA

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025-2026, yang dijadwalkan bergulir pada Juli mendatang. Nantinya, siswa yang masuk ke sekolah itu akan dibebaskan dari biaya apapun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya telah menjaring 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang akan mengikuti program ini.

"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut," ujar Sarjoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Meski demikian, Sarjoko belum bisa membeberkan nama-nama sekolah yang akan dilibatkan dalam uji coba tersebut. Ia menegaskan, pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan lokasi, terutama di daerah yang minim atau bahkan tidak memiliki sekolah negeri.

"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya," jelasnya.

"Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya," lanjutnya.

Soal kuota siswa yang akan ditampung dalam program ini, Sarjoko juga belum bisa memberikan rincian.

"Saya belum tahu persis ya, belum ingat ya," katanya singkat.

Wacana sekolah swasta gratis ini sebelumnya juga diangkat oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

Menurut Ima, uji coba ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ucap Ima pada Rabu (12/3/2025).

Namun, Ima menyebut bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, perlu penyesuaian dan kehati-hatian dalam mengalihkan anggaran, termasuk dari program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu," pungkasnya.