Suara.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru-baru merilis hasil jajak pendapat mengenai 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Jawa. Salah satunya menunjukkan pendapat warga Jawa Barat mengenai program pembinaan khusus anak 'bermasalah' di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Peneliti Indikator Politik Adam Kamil mengungkapkan 89,5 persen warga Jawa Barat mengetahui soal pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer.
Adam Kamil menjelaskan bahwa jumlah warga menyetujui program ini sangat banyak, yaitu lebih dari 92 persen.
“Mungkin ini sangat meresahkan ya ketika ya mungkin kita bisa melihat gitu kalau ada anak-anak muda bergerombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada saja kelakuannya,” kata Adam di Kantor Indikator, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Hasil survei ini menunjukkan, 31,5 persen responden sangat setuju dengan program pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer dan 61,4 menyatakan setuju.
Di sisi lain, 4,9 persen responden mengaku kurang setuju, 0,8 persen tidak setuju sama sekali, dan 1,4 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kebijakan ini cukup kontroversi dengan sejumlah penolakan dari beberapa pihak yang menyoroti hak anak-anak.
“Di mata publik, nyatanya enggak seperti yang kita bayangkan. Jadi datanya menunjukkan sebagian besar, (lebih dari) 90 persen masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah,” ujar Burhanuddin.
Perlu diketahui, survei ini dilakukan terhadap 600 warga Jawa Barat dengan menggunakan metode multistage random sampling. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Adapun margin of error dalam survei ini sebanyak 4,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Disebut Tak Langgar HAM
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.
“Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
Corporal punishment yang dimaksud Pigai ialah hukuman fisik seperti mencubit atau menjewer peserta didik sebagaimana yang kerap dilakukan tenaga pendidik di masa lalu.
Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi ini tidak memberikan hukuman fisik kepada siswa yang dianggap nakal sehingga tidak melanggar HAM. Sebab, Pigai meyakini kebijakan Dedi untuk memberikan pendidikan kepada siswa yang dianggap nakal di barak TNI justru akan memberikan pelatihan mental, disiplin, tanggung jawab hingga pembentukan karakter.
TERPOPULER
