Janji di Depan Menteri LH, Kapolri Bakal Gencar Awasi Pencemaran Lingkungan: Ini Tuntutan Global

Suara.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui cara edukasi hingga penegakan hukum.

Kesiapan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

“Pada prinsipnya, Polri siap mendukung apa pun yang menjadi kebijakan dan yang tertuang dalam kerja sama untuk mendukung agar kualitas lingkungan hidup negara Indonesia menjadi lebih baik karena ini memang tuntutan global,” beber Kapolri Listyo Sigit sebagaimana ditulis Antara, Rabu. 

Menurut Jenderal Listyo Sigit, dalam pertemuan itu juga membagas mengenai buruknya kualitas lingkungan hidup di Indonesia, khususnya terkait masalah udara, masalah sampah, dan potensi pencemaran akibat penggunaan bahan kimia berbahaya.

“Beliau (Menteri LH) sempat memetakan bagaimana kondisi pencemaran udara, kondisi sampah di Jakarta, dan kondisi sampah di Bali,” beber Kapolri Listyo Sigit.

Jenderal Listyo Sigit menyampaikan dibutuhkan langkah konkret guna menyelesaikan masalah tersebut, mulai dari edukasi, pencegahan, hingga penegakan hukum, karena menyangkut dengan kehidupan masyarakat.

“Di satu sisi juga tentunya ada langkah lebih konkret (penegakan hukum) sehingga kemudian ada kepatuhan di dalamnya,” ujar Akpol lulusan 1991 itu. 

Maka dari itu, KLH dan Polri menjalin kerja sama melalui nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini.

Lebih lanjut, mantan ajudan Presiden ke-7 RI, Jokowi itu mengatakan bahwa Korps Bhayangkara juga mendukung inovasi KLH dalam mengurangi pencemaran udara, salah satunya penanaman mangrove untuk mengurangi beban karbon dioksida alias CO2.

“Saya kira dengan Kementerian LH yang sekarang satu kementerian baru tentu bisa lebih fokus karena memang di situ program-programnya, tahapan-tahapan ke depan yang dilaksanakan tentunya akan lebih tertata,” beber Kapolri Listyo Sigit.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi dukungan yang lebih intens dari Polri berupa aksi pencegahan serta berbagai kegiatan korektif lainnya untuk memastikan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih serius.

Lebih lanjut, Menteri LH Hanif Faisol berharap momen kolaborasinya dengan Kapolri Jenderal Listyo bisa mendorong semua pihak untuk mendorong agar kualitas lingkungan lebih baik lagi. 

"Mudah-mudahan segera kami akan menindaklanjuti MoU antara kami dengan Bapak Kapolri dengan kegiatan-kegiatan teknis sebagaimana ruang lingkup dari MoU yang tadi telah kami sampaikan bersama,” ungkap Menteri LH Hanif Faisol. 

Tutup Pabrik Pencemar Lingkungan 

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel PT Biporin Agung Cikupa di Kabupaten Tangerang, Banten atas dugaan pelanggaran dan pencemaran lingkungan.

KLH segel pabrik tekstik milik PT Biporin Agung Cikupa di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mereka terindikasi melakukan pelanggaran dan pencemaran lingkungan.

Penyegelan yang dilakukan Kementerian Lingkungan hidup itu dilakukan lantaran ditemukan beberapa pelanggaran seperti, terindikasi membuang air limbah berwarna langsung ke Sungai Cilongok-Cirarab, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten hingga membuat air sungai berwarna ungu.

"Selain itu, ditemukan pelanggaran terkait penimbunan batu bara yang mengandung logam besar dan ini cukup berbahaya. Kemudian BOD (biological oxygen demand), kandungan sulfur juga jauh di bawah baku mutu," kata Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq usai melakukan sidak di PT Biporin Agung Cikupa, Kabupaten Tangerang dilansir dari ANTARA, Jumat 23 Mei 2025.

Hanif mengungkapkan, beberapa pelanggaran pabrik tekstil itu di antaranya melanggar Undang-undang Nomor 32 tahun 2009.

"Jadi, beberapa indikasi itu melanggar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelola dan Perlindungan Lingkungan Hidup," imbuh Hanif Faisol.

Kata dia, perusahaan yang beroperasi di bidang tekstil ini terindikasi membuang air limbah ke Danau Citra Raya, Cikupa, hingga kondisi air danau menjadi berwarna hitam, merah, atau ungu pada waktu tertentu.

"Ada juga tempat pembakaran batu bara, kita belum lihat cerobongnya. Namun, pengelolaannya tidak baik sehingga air penampungan itu langsung jatuh ke aliran sungai," katanya mengungkap pembakaran dan pegelolaan batu bara tidak baik hingga mencemari sungai.

Kata Hanif, atas penemuan pelanggaran tersebut, perusahaan tekstil itu diduga sebagai bagian dari sumber pencemaran lingkungan pada aliran sungai Cilongok-Cirarab.

Indikasi itu didapat dari proses drone mapping dan melalui citra satelit. Diproyeksikan limbah yang ditemukan tersebut tersebar luas ke lingkungan.

"Kita lihat melalui citra satelit danau di Citra Raya airnya hitam dan dari Citra Raya, air danau itu dialirkan ke Sungai Cirarab," paparnya menjelaskan pantauan sungai yang terdampak pencemaran perusahaan tekstil itu.

Kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam terkait seberapa besar kontribusi perusahaan atas pencemaran lingkungan tersebut.

"Kita sudah menemukan 23 titik indikasi pencemaran lingkungan ke aliran Sungai Cirarab dan secara sampel ini berkontribusi sebagai pencemar berat Sungai Cirarab," paparnya.

Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup langsung memberikan tindakan tegas kepada PT Biporin Agung Cikupa berupa sanksi administrasi sebagai langkah untuk memperbaiki sistem pembuangan limbah.

"Kita segel hanya IPAL (instalasi pengolahan air limbah). Untuk pabrik kita ada pengawas yang melakukan penyelidikan lebih detail," pungkasnya.