Infografis
Suara.com - Pengembangan sektor agribisnis tak sekadar soal pertanian dan keuntungan ekonomi. Lebih dari itu, agribisnis dapat menjadi tulang punggung untuk membangun masa depan yang lestari dan berkelanjutan.
Hal tersebut seperti diutarakan oleh Faisal Abdul Naser, pengamat agribisnis sekaligus praktisi yang telah lama berkecimpung di sektor peternakan dan pakan ternak.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/5), Faisal menyatakan bahwa penguatan agribisnis adalah langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi hijau yang berpihak pada lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.
"Agribisnis tidak hanya berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berbasis lingkungan, mendukung pembangunan rendah karbon, serta mengurangi intensitas emisi nasional. Dari tanah subur ke pangan lestari untuk seluruh negeri," ujar Faisal.
Sebagai Chairman Executive Liaison Staff PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, dan alumnus Lemhannas PPSA 24 tahun 2023, Faisal melihat langsung besarnya peluang agribisnis sebagai motor penggerak ekonomi hijau.
Menurutnya, Indonesia telah memiliki semua syarat dasar untuk memimpin transisi ini: lahan subur, pasar domestik besar, dan kekayaan biodiversitas.
Namun potensi ini tak akan maksimal tanpa strategi yang tepat. Faisal menekankan pentingnya diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan pasar dalam negeri, serta peningkatan ekspor untuk mendongkrak agribisnis Indonesia.
Diversifikasi penting agar petani tidak bergantung pada satu jenis komoditas. Sementara itu, orientasi ekspor memperluas jangkauan produk hijau Indonesia ke pasar global yang semakin peduli pada isu lingkungan.
"Indonesia memiliki potensi agribisnis yang sangat besar, dan mampu diarahkan untuk berorientasi pada konsep ekonomi hijau atau green economy," tegasnya.
Baca Juga: Studi: Cuaca Ekstrem Memperparah Krisis Kesehatan Reproduksi Remaja
Konsep ekonomi hijau sendiri bukan sekadar jargon. Ia merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan dan sosial.
Langkah konkret menuju arah ini mulai terlihat dalam agenda nasional. Salah satunya adalah rencana panen raya jagung seluas 56 ribu hektare di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, pada Juni 2025.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir secara virtual dalam kegiatan yang melibatkan lintas sektor—dari pemerintah pusat dan daerah, hingga masyarakat petani. Bagi Faisal, kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat.
"Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat petani menciptakan ekosistem agribisnis yang lebih kuat dan berdaya saing," ujarnya.
Jagung menjadi contoh nyata bagaimana satu komoditas dapat mendorong transformasi ekonomi hijau. Selain menjadi sumber pangan dan pakan, pengembangan ladang jagung berdampak besar pada pemberdayaan masyarakat. Produktivitas meningkat, petani lebih sejahtera, dan distribusi pangan lebih merata.
Simulasi pemodelan WRI Indonesia menunjukkan peluang besar di balik ekonomi hijau. Jika diterapkan dengan tepat, ekonomi hijau bisa mendorong pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata 6,3% per tahun selama periode 2025–2045. Tak hanya itu, diperkirakan akan tercipta 1,7 juta lapangan kerja hijau baru pada 2045. Jumlah itu setara 38% dari tambahan angkatan kerja nasional.
Namun, capaian ini tidak akan terjadi begitu saja. Semua sektor perlu dirancang untuk bekerja bersama, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuannya jelas: mencegah konflik sektoral yang bisa menghambat inisiatif utama.
Ekonomi hijau tak cukup sekadar ditulis dalam dokumen strategis seperti RPJPN. Ia harus benar-benar diterjemahkan ke kebijakan operasional konkret. Terutama di tingkat sektoral, subnasional, dan komunitas. Tanpa koordinasi lintas kementerian dan wilayah, semua rencana tinggal rencana.
Karena itu, pembangunan ekonomi hijau butuh kerja bersama. Kebijakan harus saling melengkapi. Bukan tumpang tindih, apalagi saling menegasikan.
Alokasi anggaran juga perlu diarahkan untuk mendukung agenda hijau. Ini bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga menyangkut manfaat sosial dan lingkungan.
Transisi menuju ekonomi hijau menuntut kesiapan. Indonesia harus lepas dari ketergantungan terhadap teknologi dan energi beremisi tinggi. Di saat yang sama, harus mulai bergerak menuju teknologi rendah karbon dan sistem berkelanjutan.
Aspek manusia juga tak kalah penting. Transisi ini butuh SDM yang mampu beradaptasi. Maka pelatihan dan peningkatan keterampilan menjadi krusial. Kita perlu menyiapkan talenta yang bisa bekerja dengan teknologi baru.
Dalam proses ini, jaringan pengaman sosial harus disiapkan. Terutama bagi masyarakat yang terdampak transisi. Pemerintah juga perlu mempercepat adopsi teknologi rendah karbon dan memperkuat kapasitas SDM.
Semua kebijakan ini—dari fiskal, sosial, hingga industri—harus saling terhubung. Hanya dengan begitu, transisi menuju ekonomi hijau bisa berlangsung adil dan berkelanjutan.
