Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat meminta pemerintah untuk benar-benar merujuk terhadap fakta peristiwa masa lalu yang terjadi dalam menggarap penulisan ulang sejarah Indonesia.
Djarot mengingatkan agar jangan sampai penulisan ulang sejarah justru mengacu terhadap cerita-cerita dari pihak tertentu semata.
"Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah bukan his story bukan story mereka yang menang tapi betul betul story cerita perjuangan bangsa kita ini," kata Djarot usai Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
Djarot mewanti-wanti agar kebenaran dalam sejarah tidak ditutup-tutupi atau justeu disimapngsiurkan.
"Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilakukan dengan terbuka, dengan terbuka," kata Djarot
Sementara itu menyoal istilah Orde Lama yang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Djarot tidak banyak berkomentar. Ia menyerahkan hal tersebut kepada para ahli sejarah.
"Kalau Orde Lama, Orde Baru kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintajan Bung Karno Orde Lama kan gitu. Masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata Djarot.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharanimemberikan tanggapannya soal istilah Orde Lamayang dihilangkan dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Puan Maharani meminta apa pun yang dilakukan pemerintah jangan sampai menyakiti pihak mana pun.
Baca Juga: Anak Buah Sebut Penolak Proyek Buku Sejarah 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf Saat Rapat di DPR
"Ya itu apa pun kalimatnya apapun kejadiannya jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada yang dihilangkan karena sejarah tetap sejarah jadi harus dikaji dengan baik dan dilakukan dengan hati-hati," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Elite PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, soal proyek penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara hati-hati dan tak boleh tergesa-gesa.
"Harus di lakukan secara hati hati transparan jangan buru buru dan jangan kemudian menghapus sejarah yang ada walaupun itu pahit namun harus disampaikan dengan transparan. Jadi jasmerah jangan sekali kali melupakan sejarah," beber Puan Maharani.
Lebih lanjut, Puan Maharani menyampaikan, walaupun isinya pahit sekalipun namanya sejarah harus dituliskan apa adanya.
"Kalau memang ingin diperbaiki silakan namun namanya sejarah apakah itu pahit ataukah baik ya kalau memang harus diulang ya diulang dengan sebaik-baiknya," pungkas Puan Maharani.
Soal Diksi Orde Lama Dihapus
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon memberikan jawaban seusai istilah Orde Lama resmi dihapus dalam judul jilid proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang dirancang pemerintah.
Fadli Zon menyampaikan, jika penamaan Orde Lama hanya merupakan istilah yang dibuat oleh Orde Baru.
"Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah orde lama, pemerintahan orde lama, tidak pernah menyebut dirinya order lama, kalau orde baru memang menyebut itu adalah order baru," kata Fadli ditemui usai rapat dengan Komisi X DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menyampaikan, pemerintahan kala itu tidak pernah mengklaim juga sebagai Orde Lama.
"Tapi pemerintahan di masa itu apakah pemerintahan di masa periode itu menyebut dirinya order lama? kan tidak ada," beber Menbud Fadli Zon.
Untuk itu, kata dia, dalam proyek penulisan sejarah ulang Indonesia pihaknya ingin lebih netral.
"Jadi sebenarnya itu juga perspektif yang kita ingin membuat lebih inklusif, lebih netral," klaim Fadli Zon.
"Itu kan masa-masa demokrasi misalnya kalau kita lihat dari demokrasi liberal waktu itu kan jatuh bangunnya kabinet, yang berkuasa secara eksekutif kan sebenarnya kabinet, dari kabinet Natsir, Burhanuddin Abdullah [Harahap], Ali Sastroamidjojo, Kabinet Wilopo dan seterusnya, itu sampai kemudian era demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966 kira-kira gitu," sambung Menbud.
