5 Jurus Prabowo Jaga Stabilitas Ekonomi: Diskon Tiket Kereta, Tarif Tol hingga BSU ke Buruh-Guru

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memutuskan memberikan paket stimulus dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun dengan rincian Rp 23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun Non-APBN.

Keputusan pemberian paket stimulus itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat terbatas dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Selain Menkeu Sri Mulyani, turut hadir dalam rapat terbatas dan dilanjut pengumuman paket stimulus, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

"Hari ini telah diputuskan lima hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/6/2025).

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap kemungkinan peningkatan risiko dan pelemahan ekonomi nasional akibat dampak global.

Sri Mulyani mengatakan situasi global yang dinamis, mulai dari geopolitik, perang tarif, dan eskalasi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diperkirakan melemah.

"Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional," kata Sri Mulyani. 

Menanggapi hal tersebut, ia berujar pemerintah saat ini terus berupaya melakukan mitigasi risiko global agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dan stabiltas perekonomian terus diperkuat.

Berikut Lima Paket Stimulus untuk jaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat:

1. Diskon Tiket Transportasi

• Diskon Tiket Kereta (30 persen)
• Tiket Pesawat (PPN DTP 6 persen)
• Diskon Tiket Angkutan Laut (50 persen)

Program ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp0,94 triliun, dan dilaksanakan dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian BUMN.

2. Diskon Tarif Tol

• Sebesar 20 persen dengan target penerima 110 juta pengendara yang berlaku selama libur sekolah (Juni-Juli 2025) dengan total anggaran sebesar Rp0,65 Triliun (Non APBN).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengoordinasikan diskon tarif tol sebesar 20 persen, yang ditujukan kepada sekitar 110 juta pengendara.

3. Penebalan Bantuan Sosial

• Tambahan Kartu Sembako (Rp200rb/bulan)
• Bantuan Pangan (10kg beras/bulan)
• Masing-masing kepada 18,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM), berlaku Juni-Juli 2025 dan disalurkan 1x pada Juni 2025. Total alokasi anggaran sebeaar Rp 11,93 Triliun

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

• Ditujukan kepada pekerja dan guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Juni - Juli 2025, yang disalurkan pada Juni 2025. Total alokasi anggaran sebesar Rp10,72 triliun.
• Penerima manfaat: 17,3 juta pekerja/buruh dengan gaji di bawah 3,5jt atau di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.
• 565.000 guru honorer, terdiri dari 288 ribu guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta 277 ribu guru di lingkungan Kementerian Agama. 

5. Perpanjangan Diskon Iuran Jaminan Kehilangan Kerja (JKK)

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga mengumumkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen selama enam bulan bagi sektor padat karya juga akan diperpanjang.

• Sebesar 50 persen selama 6 bulan bagi pekerja sektor padat karya dengan total anggaran Rp0,2 triliun berasal dari Non APBN.

Program ini dilaporkan telah menjangkau 2,7 juta pekerja di enam sektor industri hingga Mei 2025, dengan anggaran sekitar Rp0,2 triliun, dan juga dibiayai melalui skema Non-APBN.

Secara keseluruhan, stimulus yang disiapkan terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp0,85 triliun dari sumber Non-APBN.

Menkeu berharap kebijakan ini dapat menopang konsumsi rumah tangga serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik selama periode libur sekolah.