REGIONAL:
- Menko Muhaimin Iskandar mengingatkan warga memanfaatkan JKN untuk mencegah kemiskinan akibat sakit di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
- Jumlah peserta JKN telah mencapai 284 juta jiwa dengan tingkat kepesertaan aktif baru sebesar 79,20 persen.
- Pemerintah mendorong penguatan layanan primer serta peningkatan akuntabilitas fasilitas kesehatan demi menjaga kualitas program JKN.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ingatkan masyarakat untuk optimalkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan, Cak Imin mengatakan kalau JKN memiliki peran dalam mencegah masyarakat jatuh miskin akibat persoalan kesehatan.
Ia mengatakan masyarakat tidak seharusnya khawatir kondisi ekonomi keluarga akan terganggu ketika mengalami sakit.
"Tak perlu lagi ada rasa khawatir bagi seluruh rakyat kita, tak perlu ada rasa takut jatuh miskin akibat kita kena sakit. Kita sudah tidak lagi menemukan anekdot 'Sadikin' sedikit sakit, sedikit jatuh miskin. Kini berkat JKN, kita semua tumbuh sehat dan mendapatkan jaminan kesehatan kita," ujar Cak Imin dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan 2026 dan Penganugerahan Seva Paramitha Awards di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Saat ini, peserta JKN elah mencapai sekitar 284 juta jiwa atau 98,02 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, kepesertaan aktifnya baru sekitar 79,20 persen.
Cak Imin menekankan bahwa JKN menjadi bentuk gotong royong yang melibatkan pemerintah, peserta, fasilitas kesehatan, serta seluruh pihak dalam ekosistem kesehatan.
"Partisipasi besar ini harus terus kita jaga agar setiap warga negara mendapatkan hak yang sama atas pelayanan kesehatan," tuturnya.
Ia turut mendorong penguatan layanan primer melalui upaya promotif dan preventif. Hal tersebut dinilai perlu dilakukan seiring perubahan pola penyakit, penuaan penduduk, dan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.
Penguatan layanan primer tersebut mencakup kecukupan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, obat, bahan medis, serta pemeriksaan penunjang, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan.
Di sisi lain, ketua Umum PKB itu juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam ekosistem JKN. Fasilitas kesehatan diminta memberikan pelayanan sesuai standar dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transparansi klaim, proses verifikasi dan pembayaran, serta pencegahan fraud melalui tata kelola dan pengawasan bersama.
TERPOPULER