BP Haji: Visa Furoda Murni Business to Goverment, Pemerintah Tak Ikut Negosiasi

Suara.com - Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Visa Furoda murni urusan bisnis melalui pihak travel. Pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam menegosiasikan Visa Furoda.

Hal itu ditegaskan Dahnil menyusul ribuan calon jemaah haji yang gagal berangkat, menyusul kebijakan otoritas Arab Saudi yang tidak menerbitkan Visa Furoda.

"Visa Furoda itu adalah visa non-kuota yang tidak dinegoisasikan oleh pemerintah. Murni Business to Goverment (KSA). Artinya pihak PIHK (Travel) dengan Kerajaan Saudi Arabia," kata Dahnil kepada Suara.com, Selasa (3/6/2025).

Dahnil justru menilai kebijakan Kerajaan Saudi untuk lebih menertibkan jemaah haji pada musim haji tahun ini perlu diapresiasi.

"Dan kebijakan KSA menertibkan jemaah haji tahun ini, bagi kami perlu diapresiasi, karena Saudi fokus pada ketertiban dan kenyamanan jamaah," kata Dahnil Anzar.

Sementara itu, berkaitan dengan calon jemaah haji yang gagal berangkat, Dahnil menekankan agar ada kompensasi terhadap kerugian para calon jemaah.

"Nah, terkait jemaah haji yang sudah dijanjikan oleh travel maka harus segera dikembalikan dan diberikan kompensasi," kata Dahnil.

"Jangan sampai mereka dirugikan oleh janji-janji. Dan apabila ada keterlibatan aparatur dari Kemenag atau institusi pemerintah lainnya segera laporkan agar ditindak secara hukum," sambung Dahnil.

Sebelumnya, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda. 

"Menurut Pihak Saudi Arabia visa haji non kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.

"Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.

"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.

Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.

"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

Ia mengatakan, untuk jemaah haji reguler sudah aman semua penerbitan visanya, hanya haji furoda yang masih menunggu.

Kendati begitu, ia mengatakan, sebagian haji furoda sudah terbit visanya dan sudah ada yang berangkat.

"Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasaruddin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab terkait masalah tersebut.

"Sudah, sudah. Siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on-off ya," pungkasnya.