Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, bahwa partainya mendukung setiap upaya penulisan ulang sejarah Indonesia selama dilakukan berdasarkan fakta dan data.
![Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kabar adanya reshuffle kabinet yang akan berlangsung dalam waktu dekat. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/23/93424-sekjen-partai-gerindra-ahmad-muzani.jpg)
Hal itu disampaikan Muzani menanggapi pernyataan anggota Komisi III DPR RI Yasonna Laoly mengenai perlunya pelurusan narasi sejarah, khususnya terkait peristiwa 1965, yang selama ini dinilai membingungkan dan tidak konsisten.
"Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, itu sesuatu yang baik. Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran," kata Muzani saat ditemui awak media di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia menegaskan penulisan sejarah sebaiknya dilakukan secara terbuka dengan menyajikan fakta-fakta sebagaimana adanya tanpa manipulasi.
Dengan demikian, publik, khususnya generasi muda, dapat melakukan penilaian yang objektif terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam perjalanan bangsa.
"Sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final, tetapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi, yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Saat ditanya apakah Partai Gerindra juga mendukung pelurusan sejarah terkait peristiwa 1965 dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), Muzani menjawab singkat namun tegas, "Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini."
