Suara.com - Kantor Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Jakarta pada Selasa (3/6/2025) mendadak digeruduk massa pendemo yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO). Dalam aksinya, massa pendemo menuding aksi kekerasan di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya akibat ulah aparat TNI-Polri.
Koordinator aksi, Yulianus Piame mengatakan, aksi kekerasan militerisme di tanah Papua seakan tidak ada habisnya.
“Kekerasan terjadi sejak tahun 1961 di mana negara Indonesia membentuk Trikomando rakyat di alun-alun Yogyakarta, serta membubarkan negara buatan Belanda, dan kibarkan Sang Merah Putih di Irian Jaya. Dari situlah mulai pembunuhan, pemerkosaan hingga perampasan hak bagi masyarakat Papua,” beber Yulianus saat berorasi di tengah massa aksi di depan Kantor Kementerian HAM, Jakarta.
Dalam demonstrasi yang digelar di kementerian yang dipimpin oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, orator turut mengungkit aksi kekerasan aparat militer kepada orang asli Papua, termasukm kasus pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP Negeri 1 Sugapa dan Kepala Suku di Intan Jaya.
“Konflik di Kabupaten Intan Jaya sejak 2016-2025 terus berlanjut," bebernya,
Belum lagi, terus berlangsungnya kontak senjata antara TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
“Dari situlah banyak nyawa yang menjadi korban, terjadi pembunuhan di luar hukum,” katanya.
Yulianus mengatakan, jika di total, sudah ada puluhan nyawa yang tewas akibat kekerasan yang terjadi di Papua.
Ia mengaku, berdasarkan sejumlah catatan, pada tahun 2021, ada 5 warga sipil yang menjadi korban. Di tahun 2023 warga sipil yang menjadi korban jiwa mencapai 18, pada tahun 2024, terdapat 9 orang warga sipil yang menjadi korban.
“Hingga kini, tahun 2025, 10 orang warga sipil yang korban dan serta jumlah total 60 jiwa yang korban di Kabupaten Intan Jaya. Ini adalah benar-benar warga sipil yang (menjadi) korban di luar hukum,” ujarnya.
“Saat ini kami mahasiwa Intan Jaya dan pada umumnya mahasiswa Papua menilai bahwa negara saat ini tidak adil bagi keluarga korban maka kami menuntut kepada Komnas HAM segera turun dan investigasi (pelanggaran HAM) di Kabupaten Intan Jaya,” imbuhnya.
Yulianus mengatakan kekerasan militerisme di tanah Papua ini merupakan demi kepentingan ekonomi global, kapitalisme, imperialisme, kolonialisme memakai kekuatan militer sebagai alat untuk terus menguasai wilayah adat papua, dan terus membunuh rakyat papua yang mempertahankan hak asasinya.
“Konflik di Kabupaten Intan Jaya sejak 2019 hingga 2025 adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang kompleks dan berkepanjangan di Papua. Dengan latar belakang politik dan ekonomi, sehingga masyarakat sipil menjadi korban,” jelasnya.
Berdasar pantuan Suara.com, massa mahasiswa asal Papua itu turut membentangkan sejumlah poster dan spanduk selama aksi di depan kantor Kementerian HAM. Salah satu yang mencolok adalah poster berwarna pink yang dibawa seorang pendemo yang bertuliskan: "TNI-Polri Pembunuh"
Pernyataan Sikap Anggota DPR-DPR soal Konflik Papua
TERPOPULER
