Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzzammil Yusuf menanggapi persoalan jemaah haji dari jalur undangan Pemerintah Arab Saudi atau Haji Furoda yang gagal berangkat.
Dia menilai pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi perlu memperbaiki komunikasi untuk mengantisipasi gagalnya keberangkatan jemaah haji.
“Kita berharap Kementerian Agama bersama DPR dan juga Kemlu, Imigrasi, dengan Kedutaan Arab Saudi, kita bisa perbaiki,” kata Muzzammil di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Lebih lanjut, dia mengusulkan agar Indonesia bisa menggunakan kuota dari negara-negara lain untuk Haji Furoda. Sebab, dia menilai di beberapa negara, ada kuota Haji Furoda yang tidak digunakan.
“Ada jatah-jatah luar negeri yang negara-negara lain sudah pernah kita coba, kunjungan PKS ke Uzbekistan dan lain-lain, mereka tidak banyak jemaah hajinya,” ujar Muzzammil.
“Nah mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagusnya diserahkan ke Indonesia,” tambah dia.
Pasalnya, dia menyebut antrian haji di Indonesia sudah mencapai belasan hingga puluhan tahun sehingga menggunakan kuota haji negara lain dinilai bisa menjadi solusi.
BP Haji Sebut Visa Furoda Urusan Travel
Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Visa Furoda murni urusan bisnis melalui pihak travel. Pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam menegosiasikan Visa Furoda.
Baca Juga: Punya Bisnis Travel, Boby Tince Ungkap Kerugian Usai Visa Furoda Dibatalkan
Hal itu ditegaskan Dahnil menyusul ribuan calon jemaah haji yang gagal berangkat, menyusul kebijakan otoritas Arab Saudi yang tidak menerbitkan Visa Furoda.
“Visa Furoda itu adalah visa non-kuota yang tidak dinegoisasikan oleh pemerintah. Murni Business to Goverment (KSA). Artinya pihak PIHK (Travel) dengan Kerajaan Saudi Arabia," kata Dahnil kepada Suara.com, Selasa (3/6/2025).
Dahnil justru menilai kebijakan Kerajaan Saudi untuk lebih menertibkan jemaah haji pada musim haji tahun ini perlu diapresiasi.
“Dan kebijakan KSA menertibkan jemaah haji tahun ini, bagi kami perlu diapresiasi, karena Saudi fokus pada ketertiban dan kenyamanan jamaah," kata Dahnil Anzar.
Sementara itu, berkaitan dengan calon jemaah haji yang gagal berangkat, Dahnil menekankan agar ada kompensasi terhadap kerugian para calon jemaah.
“Nah, terkait jemaah haji yang sudah dijanjikan oleh travel maka harus segera dikembalikan dan diberikan kompensasi," kata Dahnil.
“Jangan sampai mereka dirugikan oleh janji-janji. Dan apabila ada keterlibatan aparatur dari Kemenag atau institusi pemerintah lainnya segera laporkan agar ditindak secara hukum," sambung Dahnil.
Sebelumnya, Dahnil mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
“Menurut Pihak Saudi Arabia visa haji non kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
“Jadi, seluruh calon jemaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
“Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Menteri Agama Siap Turun Tangan
Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda. Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
“Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
Dia mengatakan, untuk jemaah haji reguler sudah aman semua penerbitan visanya, hanya haji furoda yang masih menunggu.
Kendati begitu, ia mengatakan, sebagian haji furoda sudah terbit visanya dan sudah ada yang berangkat.
“Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab terkait masalah tersebut.
“Sudah, sudah. Siang malam kami komunikasi. Karena kan keluarnya itu on-off ya," pungkasnya.