Infografis
Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muzzammil Yusuf merespons wacana penulisan ulang sejarah Indonesia dengan tone postitif yang diusulkan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Menurut Muzzammil langkah tersebut dapat diterima sepanjang dilakukan secara objektif, faktual, dan melibatkan berbagai elemen bangsa.
Muzzammil menjelaskan bahwa pembaruan narasi sejarah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua bangsa. Namun, dia menegaskan pentingnya menjaga integritas ilmiah dalam proses tersebut.
“Kita dukung penulisan sejarah, karena setiap bangsa memang biasa meng-update, menyempurnakan. Tidak ada masalah sejauh objektif, proporsional, melibatkan semua pihak. Saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” kata Muzzammil di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
Menanggapi soal tone positif, Muzzammil mengatakan bahwa PKS berpandangan penulisan sejarah harus tetap mengedepankan fakta dan menghargai semua tokoh serta daerah di Indonesia.
“Kita berharap tentu penulisan sejarah dari waktu ke waktu tetap mengedepankan semangat objektivitas, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai, dan tentu harus faktual ya,” ujar Muzzammil.
Dia juga meyakini bahwa Fadli Zon yang merupakan akademisi berlatar belakang sastra akan bersandar pada pertimbangan matang dan mengikutsertakan para pakar lintas disiplin.
“Pak Fadli Zon itu kan latar belakangnya sastra UI, saya politik. Jadi kalau beliau bicara soal penulisan sejarah, tentu akan melibatkan banyak pakar. Semua pihak bisa berkontribusi,” tandas Muzzammil.
Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai dengan tegas menyatakan mendukung rencana pemerintah terkait penulisan ulang sejarah, khususnya terkait pelanggaran HAM berat, dengan narasi atau tone yang lebih positif.
Baca Juga: Penolak Penulisan Sejarah Baru Disebut 'Sesat', Fadli Zon Minta Maaf
Usulan ini awalnya dibunyikan oleh Menteri Kebudayaan yang juga politikus Partai Gerindra Fadli Zon.
Pigai mengatakan bahwa penulisan ulang sejarah dengan tone positif bukan berarti menulis sejarah yang sesuai dengan keinginan pihak tertentu saja, melainkan menuliskan sejarah secara apa adanya.
“Itu artinya tidak bermaksud mempositifkan semua peristiwa. Semua peristiwa itu ‘kan up and down: ada titik tertentu baik, titik tertentu jelek, tapi ketika kita menulis fakta peristiwa apa adanya, itu yang namanya tone positif,” tutur Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menuturkan sejarah Indonesia selama ini masih dalam perdebatan, ada pihak yang menerima maupun menolak suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemerintah perlu menulis ulang sejarah bangsa.
“Yang dimaksud tone positif adalah data, fakta, informasi atas perjalanan sejarah bangsa diungkap apa adanya,” kata dia.
"Tapi ‘kan teman-teman wartawan atau masyarakat memaknai tone positif itu sesuai dengan keinginan pemerintah. Emang pemerintah keinginannya apa? ‘Kan enggak juga," Pigai menambahkan.
