PKS: Jemaah Haji Indonesia Terlantar, Tenda Over Kapasitas

Suara.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengungkap sejumlah persoalan krusial selama pelaksanaan Haji 2025, salah satunya, persoalan jemaah yang terpisah kembali terjadi sesampainya di Tanah Suci.

"Problem sejak berangkat itu kan jemaah terpisah-pisah, antara suami istri, pembimbing dan jemaahnya. Setelah direkonsiliasi, sampai sini (Arab Saudi) bercerai-berai lagi," kata Fikri lewat keterangannya yang dikutip Suara.com, Sabtu 7 Juni 2025.

Kemudian persoalan yang paling fatal terjadi menjelang puncak haji, ketika jemaah yang akan wukuf menuju Arafah sempat terlantar tanpa kepastian.

"Mereka siap-siap pakai ihram itu sejak Rabu pagi. Yang sore tidak terangkut, malam tidak terangkut, sampai Kamis pagi ada yang belum terangkut. Alhamdulillah, Kamis siang semua sudah bisa tiba di Arafah,” kata Fikri.

Dia menyebut hal itu disebabkan armada transportasi dari pihak syarikah (perusahaan layanan haji Saudi) yang tidak memadai.

Persolan tidak selesai begitu saja, sesampainya di Arafah, para jemaah juga harus dihadapkan dengan kondisi tendah yang kelebihan kapasitas. Jemaah terpaksa menghuni tenda berdesak-desakan.

Menurutnya, Kementerian Agama, melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, mengakui kesalahan itu.

"Ini memang harus dievaluasi syarikah-nya. Ternyata ada yang memaksakan, tenda sudah penuh, sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” ujarnya.

Padahal saat rapat kerja pada 2 Juni 2025 antara Timwas dengan Kemenag serta Syarikah, telah disepakati distribusi kartu Nusuk, sebagai akses vital jemaah, harus selesai pada 3 Juni pukul 20:00 waktu setempat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan target tersebut gagal terpenuhi.

“Faktanya baru Rabu malam 99,5 persen terdistribusi dengan baik. Ini jadi catatan besar,” ungkap politisi PKS tersebut.

Atas berbagai persoalan itu, DPR, katanya, harus turun tangan lebih jauh, melewati batas fungsi pengawasannya, demi memastikan jemaah dapat menjalankan rukun haji utamanya, yaitu wukuf di Arafah.

"Kondisinya seperti itu ya kita akhirnya cawe-cawe. Karena Al-Hajju Arafatun (Haji adalah Arafah),” tegasnya.

Berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan, katanya, bakal menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

"Isu-isu teknis seperti visa furoda, transportasi, katering, pemondokan yang overload, hingga persoalan kartu Nusuk akan diupayakan menjadi norma baru dalam regulasi untuk mencegah masalah serupa terulang di masa mendatang," ujarnya.

“Ini jadi catatan besar. Kalau seperti ini lagi, ya syarikah tertentu harus diberi catatan hitam,” sambungnya.

Timwas Haji Temukan Banyak Masalah

Sebelumnya pada awal pekan ini, Ketua Tim Pengawas Haji DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal juga melaporka pelaksanaan haji tahun ini juga amburadul.

Cucun, saat melakukan inspeksi jelang puncak haji, menemukan tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi yang tak layak untuk di tempati karena lebihi kapasitas.

"Bayangkan dalam satu tenda diisi oleh orang 300, padahal layaknya cukup untuk orang 200. Sehingga tidak ada space untuk jarak antara tempat tidur dengan tempat tidur yang lain," kata Cucun pekan lalu.

Menurutnya, penumpukan jemaah di tenda dapat menganggu kenyamanan dan kekhusyukan beribadah. Apalagi, kata dia, bahwa tenda yang melebihi kapasitas tidak lah manusiawi.

"Bahwa pasti ini akan terjadi lagi, nanti penumpukan jemaah yang saya katakan ini seperti tidak manusiawi," beber Cucun Ahmad.

Cucun mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi. Termasuk mencari solusi tenda cadangan untuk mencegah penumpukan jemaah.

"Ya besok kita akan evaluasi dan diperjuangkan bagaimana caranya mereka memiliki tenda cadangan untuk memisah. Karena nanti akhirnya orang tinggal di luar, karena sering tumpukan di dalam tenda itu. Kita prediksi seperti itu dan harus cari jalan keluarnya segera," pungkas Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR juga meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk betul-betul kerja ekstra untuk melayani jemaah haji Indonesia.

Sebab, pihaknya masih mendengar keluhan dari para jemaah yang terpisah, khususnya yang suami-istri dalam satu kloter, tapi secara penginapan terpisah.

Cucun menegaskan jika persoalan ini tidak diselesaikan segera oleh pemerintah, maka akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji.