Suara.com - Kazuhiro Haraguchi, anggota parlemen Jepang dari partai oposisi, melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyamakan beras cadangan pemerintah sebagai makanan ayam.
Pernyataannya tersebut menuai kecaman karena dianggap merendahkan masyarakat yang terpaksa membeli beras murah itu karena alasan ekonomi.
Meski dikecam, politikus Partai Demokrat Konstitusional itu membela pendapatnya.
Padahal, sepekan sebelumnya, Ketua Partai Demokrat untuk Rakyat, Yuichiro Tamaki, telah meminta maaf karena menyebut beras cadangan itu “pakan ternak.”
Pernyataan Haraguchi itu muncul dalam pertemuan untuk mencari dukungan pemilu di Saga, wilayah barat daya Jepang, pada Sabtu 7 Juni 2025.
Dia secara khusus mengomentari beras cadangan 2021 yang digelontorkan pemerintah untuk menekan lonjakan harga beras di dalam negeri.
“Apakah itu sesuatu yang pantas kita beli dengan rasa syukur?” kata dia, merujuk pada beras yang dijual seharga 83 yen (sekitar Rp9.350) per kemasan 5 kilogram (kg).
"Ayamlah yang paling banyak makan beras usang itu. Manusia terhormat tidak,” katanya.
Pernyataan serupa juga pernah diunggah Haraguchi di platform X pada akhir Mei, hampir bersamaan dengan pernyataan Tamaki yang menuai kritik tajam setelah menyebut beras cadangan pemerintah “akan jadi pakan ternak dalam setahun.”
“Apa kita tidak boleh mengatakan yang sebenarnya?” kata Haraguchi, menanggapi permintaan maaf Tamaki.
Kepada wartawan usai pertemuan di Saga yang digelar serikat buruh setempat, Haraguchi menegaskan bahwa apa yang dikatakannya masuk akal dan beras itu "akan jadi pakan ternak" yang "bisa saja mengandung kontaminan.”
Harga beras di Jepang melonjak dua kali lipat dibanding tahun lalu. Pada akhir Mei, harga beras kemasan 5 kg mencapai 4.290 yen atau sekitar Rp480.000.
Perdana Menteri Shigeru Ishiba lalu mengambil langkah yang tak biasa dengan menjual beras cadangan langsung ke pengecer tanpa lelang, yang selama ini dianggap ikut mengerek harga beras.
Lonjakan harga makanan pokok itu telah menjadi isu politik penting di Jepang menjelang pemilihan anggota majelis tinggi pada Juli.
Dugaan Manipulasi Data di Indonesia
TERPOPULER
