Suara.com - Peluang mantan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi untuk mendapatkan rumah politik baru usai dipecat dari PDIP dinilai semakin sempit.
Jokowi mulanya sempat disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun kekinian, arah dukungan internal partai beringin itu disebut tidak lagi sejalan.
Menurut Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, momentum Jokowi untuk masuk Golkar sudah lewat. Ia menilai pengaruh politik Jokowi saat ini sebenarnya mulai melemah.
"Saya kira momen masuk ke Golkar sudah lewat sekarang pak Jokowi tidak lagi punya kekuatan pengaruh," kata Lilis kepada suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).
Hal serupa nampak berlaku bagi pitra sulungnya Gibran Rakabuming Raka.
Kendati saat ini menjabat sebagai wakil Presiden, posisi itu tidak lantas menjadi karpet merah bagi Gibran bisa mulus menjadi kader Golkar.
"Di kalangan internal Golkar saya melihat kemungkinan ada juga yang tidak setuju. Jadi agak berat jika masuk Golkar," imbuh Lili.
Di tengah terbatasnya pilihan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disebut sebagai opsi yang paling memungkinkan bagi Jokowi dan keluarganya.
Menurut Lili, keberadaan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI sudah menjadi pembuka jalan penting bagi kedekatan politik.
Baca Juga: Prabowo Dinilai Akan Tetap 'Lindungi' Jokowi Meski Kian Dekat dengan Megawati
"Peluang terbesar ada pada PSI karena sudah ada Kaesang. Di partai ini, baik Jokowi maupun Gibran bisa diterima," ujarnya.
Selain itu, secara elektoral, PSI juga dinilai membutuhkan sosok kuat yang dapat mendorong popularitas dan mendongkrak elektabilitas partai. Hanya saja, bukan berarti tidak rentan terhadap sentimen negatif dari publik.
"Problemnya memang ada kritik atau tuduhan nepotisme dari publik," ucap dia.
PSI Buka Pintu Lebar-lebar
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ketujuh Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu menyusul Jokowi yang enggan menjadi calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan lebih memilih PSI.
