Infografis
Suara.com - Rencana pelibatan TNI/Polri dalam pengajaran kedisiplinan di Sekolah Rakyat menuai kritik.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menegaskan bahwa disiplin ala militer tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental, bahkan berpotensi jadi langkah mundur.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyampaikan bahwa pendekatan disiplin berbasis baris-berbaris atau komando khas militer tidak memiliki relevansi dengan upaya membangun kualitas pendidikan yang utuh.
"Tidak ada korelasi langsung atau positif antara disiplin ala TNI/Polri dengan peningkatan kualitas pendidikan secara fundamental di sekolah asrama atau boarding school," kata Ubaid kepada Suara.com saat dihubungi Kamis 12Juni 2025.
Menurutnya, kualitas pendidikan yang sesungguhnya justru lahir dari kurikulum yang relevan, guru yang berkualitas dan inovatif, lingkungan belajar yang suportif, serta fokus pada pengembangan aspek kognitif, emosional, dan sosial siswa.
"Meskipun beberapa sekolah asrama menerapkan disiplin, disiplin yang bermanfaat adalah yang internal, yang tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab, bukan dari paksaan eksternal ala militer," katanya.
Ubaid menilai, pembangunan karakter dan mutu akademik memerlukan pendekatan pedagogis yang komprehensif, bukan sekadar pelatihan fisik atau penanaman ketaatan melalui komando.
Menurutnya, kebijakan semacam ini justru berpotensi merusak esensi pendidikan yang sejatinya membebaskan pikiran dan menumbuhkan keberanian berpikir kritis.
"Kebijakan ini adalah langkah mundur yang berisiko merusak masa depan generasi muda dengan memaksakan model yang tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang mencerdaskan dan memerdekakan," katanya.
Baca Juga: TNI-Polri di Sekolah Rakyat: Upaya Bangun Disiplin atau Intervensi Berlebihan?
Sebelumnya, rencana tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat, P{rof M. Nuh.
Ia mengatakan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan bahwa tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
![Ketua tim formatur Sekolah Rakyat Prof M Nuh. Mantan menteri pendidikan ini menyampaikan bakal melibatkan TNI/Polri dalam Sekolah Rakyat. [Suara.com/Lilis Varwati]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/06/11/25960-m-nuh.jpg)
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilo sudah selesai," ujarnya.
"Bukan pendekatan militerisasinya, bukan. Tapi kedisiplinan, kerapian, ya itu penting " tegas Nuh.
Terkait dengan sistem pendidikan secara umum, dia menuturkan bahwa sistemnya mengadopsi penuh kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Hanya saja, karena Sekolah Rakyat dibuat boarding school atau berasrama, maka akan ada penambahan pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air hingga sosialisasi bermasyarakat.
Sebelumnya diberitakan, Kemensos memastikan Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Juli 2025, tepat pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk memastikan kurikulum, calon siswa, guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan.
"Sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi," kata Agus dalam keterangannya, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa 10 Juni 2025.
Agus Jabo berharap dengan kepastian tersebut, semua pihak bisa bersinergi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
"Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan, saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden," kata dia.
Ia juga menyampaikan bahwa perintah dari Presiden Prabowo Subianto, harus ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap 1 pada Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap 1a dan 37 titik lokasi pada tahap 1b.
Total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap I sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.
