Infografis
Suara.com - Bangunan SDN 05 Pagi Grogol di Jakarta Barat kembali menjadi sorotan. Sekolah yang baru selesai direnovasi total itu mengalami sejumlah kerusakan di bagian dalam.
Mulai dari plafon yang bocor, rembesan air di tembok toilet, hingga titik-titik rawan korsleting listrik ditemukan di bangunan itu.
Kondisi ini terkuak usai sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak ke lokasi.
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan bahwa perbaikan gedung sekolah tersebut menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.
“Terkait dengan adanya beberapa kerusakan pada bangunan gedung, itu masih menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi sesuai dengan surat perjanjian kontrak,” kata Kasubag TU UP Prasarana Pendidikan Disdik DKI Jakarta, Ephraem Sianturi, saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
Renovasi total SDN 05 Pagi Grogol dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Proyek ini satu paket dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN 202, SMPN 291, serta renovasi SDN 04 Kembangan Utara. Serah terima pekerjaan (PHO) telah dilakukan pada 2024.
“Sesuai surat perjanjian bahwa masa pemeliharaan bangunan tersebut selama satu tahun dan jaminan atas kegagalan bangunan selama 10 tahun terhitung sejak serah terima pekerjaan,” ujarnya.
“Dan saat ini sedang dilakukan perbaikan oleh pihak penyedia,” tambahnya.
Baca Juga: Viral Siswa SD Mewek Tak Bisa Sekolah Gegara Ayahnya Lumpuh, Program MBG Prabowo Disorot: Melek Pak!
Wakil Ketua Pansus Pendidikan sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina mengatakan kerusakan tersebut bukan perkara kecil.
Ia menyebut, kondisi itu bisa berpotensi membahayakan siswa dan tenaga pengajar jika tidak segera diperbaiki.
“Kami menemukan banyak jenis kerusakan di mana-mana. Mulai dari plafon bocor karena pengerjaan atap yang kurang baik, sampai dengan rembesan air yang muncul di sekitar terminal listrik,” kata politisi PSI itu.
"Sebagai contoh, rembesan air yang ditemukan di sekitar terminal listrik bisa mengakibatkan korsleting dan kebakaran kalau tidak segera diperbaiki,” imbuhnya.
Elva mendesak agar Pemprov DKI mengevaluasi proses pembangunan proyek-proyek serupa dan meninjau kinerja para kontraktor.
“Sekarang masih ada waktu karena beberapa bangunan yang dikerjakan belum diserahterimakan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, pihak kontraktor harus memperbaiki kerusakan-kerusakan yang kemarin kami temukan ketika melakukan tinjauan ke lapangan,” tuturnya.
Proyek Sekolah di Jakarta Molor
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya keterlambatan pelaksanaan proyek renovasi dan pembangunan sekolah di Jakarta.
Lembaga antirasuah itu menemukan deviasi minus hingga 31 persen dari target yang sudah ditentukan.
Temuan tersebut diungkap tim Satuan Tugas (Satgas) II Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK saat memantau langsung pembangunan TK Negeri, SD Negeri 01 dan 02 Cikini, serta Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang digawangi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan total anggaran sekira Rp262 miliar.
Adapun khusus pembangunan USB di Cikini, nilai kontraknya sebesar Rp61 miliar.
“Perlu perhatian serius agar pembangunan ini bisa tuntas 100 persen. Apalagi ini memakai anggaran tahun 2024 yang kemudian diperpanjang hingga 2025,” ujar Kepala Satgas II Korsup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda Astuti dalam keterangannya, Selasa 27 Mei 2025.
Linda menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan inspektorat, terutama dalam hal perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Ia menyayangkan lemahnya manajemen proyek sejak tahap awal.
Seharusnya, proyek-proyek ini selesai pada 31 Desember 2024. Tetapi, Dinas Pendidikan justru memberikan perpanjangan waktu hingga 3 Mei 2025, bahkan molor lagi ke 22 Juni 2025 setelah adendum ketujuh. Namun hingga April 2025, progres fisiknya baru 69,11 persen.
