Suara.com - Kritikan dan kecaman terus mengalir kepada Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon karena ucapan terkait kasus pemerkosaan massal dalam tragedi berdarah Mei 1998 dinilai kontroversial. Meski sudah mengklarifikasi ucapannya, Fadli Zon tetap menjadi 'bidikan' sejumlah pihak, tak terkecuali sejarawan, Bonnie Triayana.
Lewat cuitannya di akun X pribadinya pada Senin (16/6/2025), Bonnie Triyana menyoroti klarifikasi Fadli Zon yang juga ditayangkan dalam unggahan di akun media sosialnya pada hari ini.
Salah satu pernyataan Fadli Zon yang disorot oleh Bonnie yakni soal penelusuran sejarah yang mesti berdasar dengan fakta hukum dan bukti yang diuji secara akademik.
"Pernyataan tersebut bukan dalam rangka menyangkal keberadaan kekerasan seksual, melainkan menekankan bahwa sejarah perlu bersandar pada fakta-fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik dan legal. Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik," tulis Fadli Zon.
Cuitan Fadli Zon lantas dibalas oleh Bonnie Triyana dengan menyinggung soal kasus pembunuhan terhadap Tan Malaka yang hingga kini pelakunya tak pernah terungkap.
Dalam unggahannya itu, politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu pun lantas mempertanyakan soal pengujian secara hukum dan akademik terkait kunjungan Fadli Zon ke kediamanan Harry A Poeze, sejarawan asal Belanda yang getol menulis buku terkait misteri kematian Tan Malaka.
"Artinya pembunuhan Tan Malaka di Kediri bisa dianggap sumir karena gak ada fakta hukumnya? Pelakunya gak pernah diadili. Hanya ada karya sejarawan Harry Poeze, yg baru Anda kunjungi rumahnya, sebagai satu-satunya rujukan. Begitukah yang Anda maksud dengan "teruji secara hukum dan akademik?" balas Bonnie Triyana.
Fadli Zon Buka Suara
Diberitakan sebelumnya, Fadli Zon akhirnya buka suara setelah banjir kritikan terkait pernyataannya soal pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998. Alih-alih meminta maaf, Fadli Zon justru tampak ngotot soal pernyataannya sebelumnya soal pemerkosaan massal saat tragedi berdarah 98 hanya rumor.
"Saya menyampaikan apresiasi terhadap publik yang semakin peduli pada sejarah termasuk era transisi reformasi pada Mei 1998. Peristiwa huru hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya “perkosaan massal.” Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal “massal” ini," tulis Fadli Zon.
Demikian pula, kata Fadli, laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.
Di sinilah, menurutnya, perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri.
“Saya tentu mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga kini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru hara 13-14 Mei 1998," ujarnya.
“Sebaliknya, segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar, dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan," sambung Fadli Zon.
Pernyataan Fadli dalam sebuah wawancara publik menyoroti secara spesifik perlunya ketelitian dan kerangka kehati-hatian akademik dalam penggunaan istilah “perkosaan massal,”yang dapat memiliki implikasi serius terhadap karakter kolektif bangsa dan membutuhkan verifikasi berbasis fakta yang kuat.
TERPOPULER
