Infografis
Suara.com - Tujuh bulan setelah resmi menjabat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menjadi sorotan.
Bahkan, pengamat politik menilai, Gibran tampak tak memiliki kekuatan apa pun di dalam pemerintahan. Ia disebut hanya digunakan untuk memperoleh 'suara' dalam Pilpres 2024, terutama guna mengamankan pendukung ayahnya.
Sebagai wapres termuda dalam sejarah Indonesia, langkah politik putra sulung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini dihadapkan pada gelombang ketidakpuasan publik dan keraguan atas pengaruhnya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di satu sisi, Gibran aktif menjalankan tugas-tugas seremonial kenegaraan.
Belum lama ini, ia terlihat turun ke sawah di Ngawi, Jawa Timur, bersama Menteri Pertanian untuk mendukung program swasembada pangan.
Gibran juga meluncurkan seri video monolog di YouTube yang membahas isu-isu nasional, sebuah upaya yang dinilai sebagai cara untuk membangun citra di kalangan pemilih muda.
Namun, upaya tersebut tampaknya belum mampu meredam kritik.
Banyak pihak, terutama dari kalangan menengah, masih memandang Gibran sebagai simbol politik dinasti.
Kenaikan posisinya yang cepat, dari Wali Kota Surakarta menjadi wakil presiden, terus menjadi perbincangan hangat, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial terkait batas usia calon wakil presiden.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Khawatir Orang Peduli Raja Ampat Cuma karena Benci Rezim Prabowo
Sejumlah analis politik menilai Gibran kesulitan untuk memainkan peran yang substansial di luar acara-acara resmi.
Keterlibatannya dalam rapat-rapat strategis dan pengambilan kebijakan penting disebut masih minim.
Seorang analis dari Universitas Atma Jaya, Yoes Kenawas, dikutip dari The Stars, Rabu (18/6/2025), memberikan pandangannya.
“Tampaknya ada persepsi yang terus-menerus bahwa ia tidak memperoleh jabatannya melalui kompetensi atau pengalaman, melainkan jabatan tersebut diperolehnya melalui kesepakatan gelap dan manipulasi hukum,” ujar Yoes.
“Ini adalah gambaran yang sulit untuk dihilangkan," imbuhnya lagi.
Lebih lanjut, Yoes menambahkan bahwa lingkaran dalam Presiden Prabowo Subianto belum melihat Gibran sebagai pemain kunci dalam kekuasaan.
“Lingkaran dalam Prabowo tidak melihat Gibran sebagai pemain kekuasaan yang serius,” kata Yoes.
“Ia diikutsertakan dalam pemilihan umum terutama untuk mengamankan dukungan Jokowi dan memastikan dukungan dari basis pemilih setianya. Namun, kini setelah pemilihan umum selesai, hanya ada sedikit dorongan untuk memberi Gibran peran yang berarti.”
Tekanan tidak hanya datang dari publik. Sekelompok purnawirawan jenderal TNI bahkan menyuarakan tuntutan agar Gibran diganti karena pencalonannya dianggap tidak konstitusional.
Analis politik Adi Prayitno melihat ini sebagai bagian dari serangan yang lebih luas terhadap warisan politik Jokowi.
“[Seruan agar Gibran dicopot] merupakan bagian dari gelombang serangan pasca-kepresidenan yang lebih luas terhadap Jokowi dan keluarganya. Begitu masa jabatan Jokowi mulai berakhir, pengawasan terhadap warisan politiknya semakin intensif,” kata Adi.
"Orang-orang mulai mempertanyakan apakah upaya untuk mempertahankan pengaruh politik keluarga tersebut melewati batas etika. Kenaikan jabatan Gibran yang cepat, dari wali kota Surakarta hingga wakil presiden, hanya memperkuat kekhawatiran ini."
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Istana melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, merespons dengan hati-hati.
Ia menyatakan menghormati pandangan para senior, namun menekankan adanya batasan konstitusional yang harus dijaga.
Sementara itu, Gibran sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait seruan pelengseran tersebut.
Namun, adiknya, Kaesang Pangarep, yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pasang badan membela.
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih berdasarkan Undang-Undang Dasar”.
