SPMB 2025 Dinilai Diskriminatif, JPPI: Pemerintah Lupa Hak Semua Anak atas Pendidikan

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB jalur domisili yang dinilai tidak adil oleh para orang tua.

Warga Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang SMAN 3 Cikarang Utara, Kamis (19/6/2025) [Suara.com/ANTARA]

Salah satu warga, Lena (46), mengaku sangat kecewa karena anaknya tidak lolos seleksi melalui jalur domisili, padahal rumah mereka berada sangat dekat dengan sekolah. “Rumah saya tidak sampai 500 meter dari sekolah. Tapi justru yang rumahnya jauh bisa diterima,” ujar Lena.

Ia menambahkan, sebagai orang tua dari keluarga sederhana, dirinya sangat berharap sang anak bisa diterima di sekolah negeri.

Biaya sekolah swasta yang jauh lebih tinggi membuat pilihan tersebut menjadi beban berat. “Kalau ke swasta, kayaknya berat banget untuk kami,” keluhnya.

Keluhan senada juga diungkapkan oleh Erni (44), yang merasa proses seleksi tidak transparan. Ia menuding adanya dugaan kecurangan karena ada siswa dari luar Desa Waluya yang justru lolos jalur domisili.

“Kami curiga ada permainan. Ini yang membuat kami turun ke jalan,” kata Erni.

Aksi unjuk rasa ini juga diwarnai ancaman dari warga untuk menggembok gerbang sekolah. Mereka menyatakan akan melakukan tindakan tersebut jika tuntutan mereka tidak digubris oleh pihak sekolah maupun pemerintah setempat.

“Kami akan kunci gerbang sekolah sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegas salah satu perwakilan warga dalam orasinya.

Dari data yang disampaikan warga, terdapat sebanyak 89 anak dari Desa Waluya yang tidak terakomodir dalam SPMB jalur domisili di tahap pertama.

Anak-anak tersebut kini diarahkan untuk mengikuti tahap kedua penerimaan, yaitu melalui jalur prestasi.