Prabowo Sentil BUMN Kerja Lambat, Anggota Komisi VI DPR Beberkan Sejumlah Hal yang Jadi Hambatan

Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan turut memberikan komentarnya menanggapi soal Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti lambannya kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibandingkan sektor swasta.

Prabowo sebelumnya menyampaikan hal itu dalam penutupan Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Pusat, Kamis 12 Juni 2025.

Presiden menyebut sektor swasta, termasuk swasta internasional, lebih efisien, modern, dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek infrastruktur, serta mampu menghemat anggaran secara signifikan.

Nasim menilai pernyataan Prabowo itu merupakan bentuk kepedulian terhadap BUMN. Ia menganggap ini sebagai momentum untuk mendorong transformasi dan peningkatan kinerja BUMN ke depan.

"Pernyataan Presiden menunjukkan harapan agar BUMN bisa lebih maju dan berkembang. Ini momentum tepat untuk BUMN semakin berkarya dan memberi manfaat yang lebih besar dibanding sektor swasta," kata Nasim kepada wartawan, Jumat 20 Juni 2025.

Ia menegaskan, bahwa BUMN telah memiliki nilai-nilai utama yang menjadi pedoman kerja, yakni AKHLAK: Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Menurutnya, jika nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten, BUMN akan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.

Lebih lanjut, Nasim menyatakan kritik Presiden tidak muncul tanpa alasan.

Ia mengakui adanya sejumlah tantangan struktural yang menyebabkan BUMN kerap dianggap kurang efisien dibanding perusahaan swasta.

"BUMN punya misi ganda: selain mengejar keuntungan, juga menjalankan peran sosial dan pembangunan nasional. Ini berbeda dengan swasta yang hanya fokus pada profit," ujarnya.

Nasim menjelaskan, berbagai faktor seperti struktur organisasi yang kompleks, kewajiban mematuhi regulasi pemerintah, hingga campur tangan politik, membuat pengambilan keputusan di tubuh BUMN kerap terhambat.

Selain itu, jaminan dukungan modal dari negara terkadang membuat manajemen tidak terdorong untuk melakukan efisiensi secara optimal.

"BUMN sering diminta menyerap tenaga kerja sebagai bagian dari kebijakan politik. Ditambah lagi, banyak keputusan yang cenderung lambat karena harus melewati prosedur birokrasi yang panjang," tambahnya.

Ia juga menyoroti kultur kerja di sebagian BUMN yang dinilai masih kurang dinamis dan inovatif. Untuk itu, Nasim menawarkan sejumlah solusi strategis guna memperbaiki performa BUMN.

Pertama, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

"Semua pengeluaran harus dipublikasikan secara terbuka dan diaudit independen, agar potensi pemborosan dan korupsi bisa ditekan," katanya.

Kedua, Nasim menyarankan agar pengelolaan BUMN lebih banyak melibatkan profesional berkompetensi tinggi, bukan berdasarkan kedekatan politik.

"Meskipun mengemban misi sosial, BUMN harus tetap dikelola dengan prinsip bisnis yang sehat, seperti efisiensi, manajemen risiko, dan pengukuran kinerja," tegasnya.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital, seperti pengadaan secara online dan sistem pelaporan real-time, guna mempercepat proses dan menekan pemborosan.

Terakhir, Nasim mengingatkan agar setiap proyek BUMN dievaluasi secara ketat berdasarkan manfaat ekonomi.

"Jika proyek tidak layak secara ekonomi, sebaiknya ditunda atau bahkan dibatalkan, daripada hanya jadi alat pencitraan politik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa kerja perusahaan swasta lebih efisien dan modern ketimbang perusahaan BUMN.

Prabowo mencontohkan di bidang infrastruktur, sebab perusahaan swasta lebih efisien dan menghemat anggaran.

Ia kemudian menyinggung perusahaan BUMN yang kerap diberikan suntikan modal oleh pemerintah. Namun kerja perusahaan BUMN itu justru lambat dan boros, karena merasa akan diselamatkan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN," ujar Prabowo.

Hal tersebut jauh berbeda dengan perusahaan swasta yang tidak mendapatkan PMN. Sebab, perusahaan swasta dengan kaliber internasional tidaklah mengenal PMN.

"PMN-PMN, apa ini PMN-PMN ini? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dia ada nggak PMN?" tutur Prabowo.

Masih menurutnya, pemerintah membutuhkan mitra kerja yang efisien dan memiliki teknologi modern. Karenanya, ia ingin membuka ruang seluas-luasnya untuk perusahaan swasta.

Pemerintah pun harus memudahkan perusahaan swasta dari luar dan dalam negeri jika ingin berinvestasi di Indonesia.

"Jadi menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek dibantu diamankan, dijaga, supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita, kita mengundang," ujar Prabowo.