Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir melepas secara resmi peserta Retret Kepala Daerah Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu 22 Juni 2025.
Rombongan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dijadwalkan bertolak ke Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggunakan Kereta Cepat Whoosh.
Dalam amanatnya, Tomsi menekankan bahwa retret ini bukan sekadar kegiatan seremonial.
Para peserta diharapkan mendisiplinkan diri dan mengelola seluruh keperluan pribadi mereka selama retret berlangsung.
“Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi. Kemudian dimulai yang biasa bangun siang, sekarang bangun pagi. Olahraga biar sehat, itu juga untuk melatih supaya kita biasa rapat pagi. Kemudian dilanjutkan dengan materi,” ujar Tomsi.
Tomsi menyebutkan, materi yang akan disampaikan mencakup tugas pokok dan fungsi kepala daerah, pemahaman regulasi, hingga arah kebijakan nasional.
Namun lebih dari itu, retret ini juga menjadi ruang kolaborasi antarkepala daerah untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerja.
“Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik. Dan dalam pelaksanaannya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri,” ucapnya.
Ia mencontohkan, dalam isu pengendalian inflasi, sinergi antarwilayah menjadi penting.
Baca Juga: Whoosh Jadi Pilihan Transportasi Rombongan Retret Kepala Daerah ke Jatinangor
Distribusi komoditas antardaerah, kata Tomsi, bisa menjaga harga tetap stabil dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau di sini ada cabai banyak, di sini cabai mahal, iya kan? Ini bisa saling berhubungan. Kenapa? Kita melayani masyarakat supaya masyarakat kita mendapatkan sembako dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Tak hanya soal teknokrasi, Tomsi menekankan pentingnya semangat nasionalisme dalam kepemimpinan daerah.
Menurutnya, kepala daerah harus mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan lokal demi menjaga keutuhan bangsa.
“Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa sebanyak 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah akan mengikuti Retret Gelombang II.
Retret kali ini digelar mulai 22 hingga 26 Juni 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Bima mengatakan, setelah ini akan diadakan lagi retret kepala daerah gelombang tiga atau yang terakhir di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami izinkan setelah diteliti memang tidak memungkinkan (mengikuti Retret Gelombang II), mungkin akan ikut gelombang terakhir nanti karena masih ada satu gelombang lagi,” ujar Bima dalam keterangannya, Minggu 22 Juni 2025.
Enam peserta absen karena alasan kesehatan, sedangkan satu peserta lainnya berhalangan hadir karena urusan keluarga.
Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa sebelum berangkat ke Jatinangor, para peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing.
Pemeriksaan lanjutan di Jakarta hanya mencakup pengecekan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat oleh tenaga medis dari Kemendagri.
Kemendagri, sambung Bima, juga membagikan gelang warna sebagai penanda kondisi kesehatan peserta.
"Ada tiga warna gelang yang diberikan, yakni hijau menunjukkan kondisi peserta sehat, kuning memerlukan observasi, dan merah membutuhkan atensi khusus,” jelasnya.
Makanan yang disajikan selama retret pun dipastikan aman untuk seluruh peserta.
"Tetapi tentunya apabila ada permintaan khusus, apabila ada permintaan khusus ya (karena kondisi kesehatan) tentu kami akan penuhi terkait dengan menu makanan," ujarnya.
Untuk materi, Bima menyebut tidak ada perubahan dari retret sebelumnya.
Peserta akan mendapat pembekalan terkait tugas pokok kepala daerah, program prioritas nasional seperti Asta Cita, pemberantasan korupsi, hingga wawasan kebangsaan.
"Nah, momen ini dimanfaatkan juga untuk sama-sama mengevaluasi. Mungkin sekarang sudah ada feedback dari daerah terkait dengan program prioritas," ucapnya.
