Infografis
Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menjadi palagan baru dalam pertarungan melawan revisi kontroversial Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari berbagai lembaga pegiat hak asasi manusia, telah melayangkan permohonan uji formil terhadap proses pembentukan revisi UU TNI tersebut, sebuah langkah hukum yang berjalan beriringan dengan badai kritik di jagat maya.
Gugatan ini tidak menyoal isi pasal per pasal, melainkan membidik jantung dari proses legislasi itu sendiri, yang dinilai cacat prosedur dan minim partisipasi publik.
Langkah ini menjadi puncak kegelisahan publik yang khawatir revisi ini akan membuka kembali kotak pandora "Dwifungsi ABRI" ala Orde Baru, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil strategis.
Gugatan Cacat Formil di MK
Permohonan uji formil secara resmi didaftarkan ke MK pada hari Senin, 24 Juni 2025. Koalisi yang terdiri dari Imparsial, KontraS, PBHI, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya berargumen bahwa proses revisi UU TNI di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengabaikan prinsip fundamental negara hukum: partisipasi publik yang bermakna.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (24/6/2025), menyatakan bahwa proses yang terjadi di DPR tidak transparan.
"Proses pembahasan revisi UU TNI ini dilakukan secara tertutup, tergesa-gesa, dan tidak melibatkan partisipasi publik yang berarti. Oleh karena itu, kami memandang bahwa revisi UU TNI ini cacat secara formil," tegas Gufron.
Uji formil sendiri merupakan mekanisme hukum untuk menilai apakah suatu undang-undang telah melalui seluruh tahapan pembentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca Juga: UU TNI Digugat: Ketika Kekuasaan Meremehkan Suara Mahasiswa Hingga Ibu Rumah Tangga
Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka seluruh undang-undang tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tanpa perlu membahas materi di dalamnya.
Badai Kritik Netizen
Langkah hukum ini sejalan dengan riuh rendah suara penolakan di media sosial. Sejak revisi UU TNI disetujui sebagai usul inisiatif DPR, platform seperti X (sebelumnya Twitter) dan Instagram dibanjiri kritik keras.
Tagar seperti #TolakDwifungsiABRI dan #ReformasiDikorupsi ramai digunakan oleh netizen untuk menyuarakan keprihatinan mereka.
Banyak warganet menyoroti potensi kembalinya militerisme dalam ranah sipil, sebuah agenda yang seharusnya telah terkubur sejak era Reformasi 1998.
"Ini bukan lagi soal perluasan peran, tapi upaya sistematis untuk mengembalikan tentara ke ranah politik dan pemerintahan. Agenda reformasi sektor keamanan sedang dibajak," tulis seorang pengguna X dalam sebuah utas yang dibagikan ribuan kali.
Kekhawatiran utama adalah pasal yang memperluas daftar kementerian dan lembaga negara yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Jika sebelumnya hanya terbatas pada 10 institusi, revisi ini berpotensi membuka pintu bagi TNI untuk masuk ke hampir semua lini kementerian.
Proses di 'Ruang Gelap'
Argumentasi koalisi masyarakat sipil diperkuat oleh pernyataan dari Peneliti PBHI, Dimas Bagus Arya. Ia menggambarkan proses legislasi ini sebagai "penyelundupan hukum" yang dilakukan di ruang yang minim pengawasan.
"Pembahasan revisi UU TNI ini dilakukan di ruang gelap, tanpa ada naskah akademik yang bisa diakses dan didiskusikan oleh publik secara luas," ujar Dimas pada kesempatan yang sama.
"Ini jelas melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mewajibkan adanya partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan," sambung dia.
Menurutnya, ketiadaan naskah akademik dan diskusi publik yang memadai menunjukkan bahwa revisi ini dipaksakan dengan agenda tertentu, mengabaikan potensi dampaknya terhadap supremasi sipil dan tatanan demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade.
