Suara.com - Kementerian Perumahan Umum (PU) akan mulai membangun gedung baru Sekolah Rakyat pada September 2025. Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan kalau satu lokasi Sekolah Rakyat akan membutuhkan biaya Rp200 miliar.
"Satu lokasi Rp200-an miliar untuk 100 sekolah," kata Dody usai mengunjungi salah satu bangunan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani, Jakarta, Minggu (29/6/2025).
Nominal itu, kata Dody, sudah termasuk dengan perlengkapan isi sekolah. Biaya ratusan miliar itu dibutuhkan mengingat Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan cukup luas. Dengan biaya Rp200 miliar untuk 100 lokasi, sehingga negara membutuhkan kurang lebih Rp20 triliuan.
"Itu minimum sekitar 6 hektare dan menampung seribu siswa untuk SD, SMP, SMA. Ada asrama guru, sarana penunjang lain, seperti lapangan olahraga, lapangan upacara, asrama murid, lengkap itu," ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat baru akan dimulai pada September 2025 dan ditargetkan selesai pada Juni 2026. Sehingga harapannya bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027.
Dody menyebutkan kalau kementeriannya memastikan tanah yang akan dibangun bukan lahan sengketa. Setiap pemerintah daerah yang mengajukan lahan untuk Sekolah Rakyat harus memastikan Surat Hak Milik (SHM) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak ada masalah.
"Jadi yang kita terima, suratnya harus semua sudah beres. SHM, IMB harus clear, bukan area hutan, dan itu benar-benar clear. Baru bisa kita terima. Kelerengan lahan itu ada maksimum berapa derajat, supaya kita cut-cut landfill-nya enggak terlalu tajam," tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan biaya sekitar Rp1,2 triliun untuk merenovasi 100 Sekolah Rakyat rintisan yang menggunakan aset-aset gedung milik Kementerian Sosial. Renovasi gedung rintisan itu yang akan segera digunakan untuk memulai program Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025.
Baca Juga: Imbas Isu Pemakzulan, Rocky Gerung: Gibran dan Jokowi Diolok-olok Anak SD
