5 Tuduhan Serius Amien Rais Tentang Jokowi, Terbaru Rencana Pembunuhan Anaknya

Suara.com - Panggung politik Indonesia kembali dihangatkan oleh pernyataan dari politisi senior, Amien Rais. Kali ini, sebuah tudingan serius dilontarkan kepada mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keselamatan putra sulungnya, Ahmad Hanafi Rais.

Tudingan ini menjadi yang terbaru dari serangkaian pernyataan kontroversial yang pernah diucapkan Amien Rais sepanjang era pemerintahan Jokowi.

Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube milik pakar hukum tata negara Refly Harun, Amien Rais secara terbuka menuding adanya skenario pembunuhan terhadap Hanafi Rais yang didalangi oleh rezim Jokowi pada 2020. Peristiwa yang dimaksud adalah kecelakaan lalu lintas yang dialami Hanafi di Tol Cipali.

"Anak sulung, Ahmad Hanafi Rais, oleh rezim Jokowi pernah mau dibunuh dengan ploting cukup rapi," ujar Amien dalam video tersebut.

Amien menceritakan kronologi versinya, di mana mobil yang ditumpangi anaknya dibuntuti oleh dua mobil sedan sejak dari Semarang. Setibanya di Tol Cipali, menurut Amien, dua truk besar telah disiapkan untuk melakukan penyergapan.

Ia menuduh ada komunikasi antara pengemudi sedan dan sopir truk tersebut. "Dan truk yang dibelakang menyeruduk menghancurkan bagian belakang mobil Hanafi," katanya.

Akibat insiden tersebut, Hanafi Rais mengalami luka berat.

Tudingan ini menambah panjang daftar pernyataan Amien Rais yang memicu polemik publik. Berikut adalah 5 tuduhan serius Amien Rais yang ditujukan kepada Joko Widodo.

1. Tudingan Rencana Pembunuhan Putra Sulung

Seperti yang diuraikan di atas, tudingan ini menjadi yang paling baru dan paling serius. Disampaikan pada akhir Juni 2025, Amien Rais mengklaim kecelakaan yang terjadi lima tahun lalu itu adalah sebuah upaya pembunuhan terencana.

Ia menyebut plotingan tersebut rapi dan secara langsung menuding keterlibatan "rezim Jokowi" sebagai dalangnya. Insiden yang terjadi pada 2020 itu memang menyebabkan putra sulungnya mengalami luka parah dan berdampak pada kondisi fisiknya hingga kini.

2. 'Partai Allah' vs 'Partai Setan'

Jelang Pilpres 2019, Amien Rais mengeluarkan pernyataan yang membelah panggung politik dengan nuansa religius. Saat memberikan tausiyah di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada April 2018, ia mengajak masyarakat untuk memilih antara "Partai Allah" dan "Partai Setan".

Pernyataan ini sontak memicu kontroversi luas. Banyak pihak, termasuk relawan Jokowi, menyayangkan ucapan tersebut karena dianggap dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat dan menggunakan sentimen agama secara tidak tepat dalam kontestasi politik.

3. Program Sertifikat Tanah Adalah 'Ngibul'

Kebijakan andalan Presiden Jokowi, yaitu pembagian sertifikat tanah untuk rakyat, tak luput dari kritik tajam Amien Rais. Dalam sebuah acara di Bandung pada Maret 2018, Amien menyebut program tersebut sebagai sebuah kebohongan atau "pengibulan".

Alasannya, menurut Amien, di saat pemerintah sibuk membagikan sertifikat, ada sekitar 74 persen tanah di Indonesia yang justru dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat (oleh Presiden Jokowi), bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan," ucap Amien.

4. Menyebut Jokowi sebagai Presiden Terburuk

Pada sebuah acara konsolidasi tokoh pada Oktober 2024, Amien Rais secara terang-terangan melabeli Jokowi sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah Indonesia.

Ia mengklaim bahwa Jokowi telah menghina UUD 1945, meskipun tidak memberikan detail spesifik kapan dan di mana penghinaan itu terjadi. Dalam kesempatan itu, Amien juga menggunakan sebutan "Jokopret" dan menyarankan agar Jokowi tidak kembali lagi ke dunia politik setelah lengser dari jabatannya.

Pernyataan ini muncul di tengah rilis survei Litbang Kompas yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mencapai 75,6 persen.

5. Menuduh Pemerintahan Jokowi Otoriter

Kritik lainnya adalah tudingan bahwa gaya pemerintahan Jokowi bersifat otoriter, bahkan melebihi rezim militer. Pernyataan ini dilontarkan Amien Rais menanggapi wacana calon tunggal pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya upaya membatasi demokrasi di mana berbagai kalangan hanya diberi kesempatan untuk mengajukan calon wakil presiden, bukan calon presiden.

Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Jokowi saat itu, Dedy Mawardi, menilai argumen Amien Rais tersebut sangat imajinatif dan tidak berdasarkan fakta dan data yang kuat.