REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah dan DPR terus memonitor penanganan di Pulau Enggano, menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya kini terus melakukan monitor terhadap Pelindo dalam mengatasi pendangkalan pelabuhan.
"Yang pertama kami masih memonitor pelindo, yang kemudian saat ini sudah bergiat-giatnya untuk kemudian mengatasi pendangkalan pelabuhan," kata Dasco di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
"Dan juga kemudian kerja sama dari Pelni ASDP dalam kemudian mengangkut masyarakat untuk menjadi kapal yang mengangkut untuk kapal yang di tengah laut," sambungnya.
Selain melakukan monitor, Dasco memastikan kajian terus dikakukan oleh tim yang telah dibentuk. Nantinya akan ada perbaikan-perbaikan untuk masyarakat.
"Tapi kemudian juga di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang buat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, Untuk kemajuan masyarakat pulau terluar," kata Dasco.
Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan penyelesaian permasalahan di Pulau Enggano diselesaikan secara bersama-sama. Ia menyebut hal tersebut menjadi gaya baru, sebagai upaya pemerintahan saat ini untuk lebih responsif.
"Kan kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama ya inilah boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang kita coba responsif dan memang seharusnya, menurut dan mencoba responsif. Dan memang seharusnya menurut kami memang seperti itu karena permasalahan di masyarakat kan tentunya dinamika itu terjadi dengan sangat cepat dengan segala jenis permasalahan kita tidak bisa memprediksi terjadinya pendakanglan," kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan masyarakat tentu menuntut respons cepat dari jajaran pemerintah bila terjadi kejadian.
"Masukan itu disampaikan kepada DPR. DPR juga sekarang kita komunikasi sangat mudah sekali saya dengan pimpinan-pimpinan DPR karena kebetulan juga dulu pernah di tugas di sana. Jadi komunikasinya enak sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dengan cepat kita cari jalan keluarnya," kata Prasetyo.
Terbitkan Inpres
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu.
Kabar tersebut disampaikan Prasetyo melalui unggahan video di Instagram pribadi @prasetyo_hadi28.
Tampak Prabowo yang tengah menandatangani Inpres terkait didampingi Prasetyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Letkol Terdy Indra Wijaya.
"Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia," tulis Prasetyo, dikutip Selasa 24 Juni 2024.
Melalui unggahannya, Prasetyo sekaligus menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo, DPR RI, dan semua pihak atas langkah cepat dan konkret.
"Semoga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Enggano," kata Prasetyo.
Video serupa juga diunggah Dasco melalui akun Instagram @sufmi_dasco.
Ia mengatakan DPR langsung berkomunikasi dengan kepala negara usai mendengarkan keluhan dari masyarakat di Pulau Enggano.
"Setelah Mendengarkan Keluhan dari Masyarakat Pulau Enggano, DPR RI Berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan Mengadakan Rapat Bersama Kementerian-Kementerian terkait serta kemudian diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membantu permasalahan yang ada di Pulau Enggano supaya masyarakat terbantu," tutur Dasco.
"Terima kasih Pak Presiden," ucap Dasco.
Diberitakan sebelumnya, aktris sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis yang terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Pemain sitkom Bajaj Bajuri ini meminta pemerintah untuk bertindak cepat menangani terputusnya pelayanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano yang terjadi sejak akhir Maret 2025.
Seperti diungkap Rieke, penyebab utama gangguan ini adalah pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.
Rieke Diah Pitaloka bahkan meminta pemerintah untuk menaikkan kondisi salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut menjadi status darurat.
"Saya mendukung hasil diskusi dan juga pandangan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu kalau bisa kondisinya ditetapkan sebagai kondisi darurat," kata Rieke Diah Pitaloka pada video yang diunggah Instagram miliknya, kemarin, 23 Juni 2025.
"Karena kalau sebulan lagi kemudian kita harus menunggu urusan alur pengerukan selesai sementara mereka sudah kurang lebih tiga bulan kesulitan untuk mendistribusikan hasil buminya kita sama saja dengan membiarkan 4300 jiwa itu mengadu nasibnya sendiri," imbuhnya.
Rieke yang meninjau proses pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu pada hari Minggu lalu mengungkap berbagai masalah yang terjadi akibat terputusnya akses transportasi tersebut.
"Masyarakat tidak dapat mendistribusikan hasil bumi yang merupakan mata pencaharian utama mereka," tulis Rieke Diah Pitaloka pada caption Instagram.
"Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan energi terganggu," lanjut pemeran Oneng ini saat mengungkap masalah lainnya.
TERPOPULER