Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu.
Kabar tersebut disampaikan Prasetyo melalui unggahan video di Instagram pribadi @prasetyo_hadi28.
Tampak Prabowo yang tengah menandatangani Inpres terkait didampingi Prasetyo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Kabinet Letkol Terdy Indra Wijaya.
"Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano di Provinsi Bengkulu. Ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia," tulis Prasetyo, dikutip Selasa 24 Juni 2024.
Melalui unggahannya, Prasetyo sekaligus menyampaikan terima kasih untuk Presiden Prabowo, DPR RI, dan semua pihak atas langkah cepat dan konkret.
"Semoga membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Enggano," kata Prasetyo.
Video serupa juga diunggah Dasco melalui akun Instagram @sufmi_dasco.
Ia mengatakan DPR langsung berkomunikasi dengan kepala negara usai mendengarkan keluhan dari masyarakat di Pulau Enggano.
"Setelah Mendengarkan Keluhan dari Masyarakat Pulau Enggano, DPR RI Berkomunikasi dengan Presiden Prabowo dan Mengadakan Rapat Bersama Kementerian-Kementerian terkait serta kemudian diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk membantu permasalahan yang ada di Pulau Enggano supaya masyarakat terbantu," tutur Dasco.
Baca Juga: Soroti Krisis Pulau Enggano, Rieke Diah Pitaloka Minta Tetapkan Status Darurat
"Terimakasih Pak Presiden," ucap Dasco.
Sebelumnya diberitakan, aktris sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti krisis yang terjadi di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Eks pemain sitkom Bajaj Bajuri ini meminta pemerintah untuk bertindak cepat menangani terputusnya pelayanan transportasi laut dari dan ke Pulau Enggano yang terjadi sejak akhir Maret 2025.
Seperti diungkap Rieke, penyebab utama gangguan ini adalah pendangkalan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai.
Rieke Diah Pitaloka bahkan meminta pemerintah untuk menaikkan kondisi salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut menjadi status darurat.
"Saya mendukung hasil diskusi dan juga pandangan dari teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu kalau bisa kondisinya ditetapkan sebagai kondisi darurat," kata Rieke Diah Pitaloka pada video yang diunggah Instagram miliknya, kemarin, 23 Juni 2025.
