Infografis
Suara.com - Masih ingat Ketua DPR RI dulu yang bernama Setya Novanto? Yang beken karena drama dikejar-kejar KPK saat hendak ditangkap hingga mobilnya menabrak tiang listrik?
Setelah dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun penjara, terpidana kasus korupsi megaproyek e-KTP tersebut kini mendapat 'diskon' hukuman besar.
Mahkamah Agung, dalam putusan yang dikutip Suara.com, Rabu (2/7/2025), menyatakan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Setya Novanto alias Setnov.
Pria yang sering disindir dengan sebutan 'Papa Minta Saham' ini berhasil memangkas masa hukumannya secara signifikan, dari yang semula 15 tahun penjara menjadi 12 tahun dan 6 bulan.
Kabar ini terkonfirmasi melalui laman resmi MA yang memuat amar putusan bernomor 32 PK/Pid.Sus/2020.
![Mantan Ketua DPR Setya Novanto berjalan keluar usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/8). Setya Novanto diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 dengan tersangka Mantan Menteri Sosial Idrus Marham. [Suara.com/Muhaimin A Untung]](https://media.suara.com/pictures/original/2018/08/27/76534-idrus-marham-jadi-tersangka-kpk-panggil-setnov-sebagai-saksi.jpg)
"Kabul. Terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 UU PTPK jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pidana penjara selama 12 tahun dan 6 (enam) bulan," demikian kutipan dari putusan yang diakses Suara.com.
Dengan putusan ini, Setya Novanto, yang mulai mendekam di penjara sejak ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 November 2017, diproyeksikan bisa menghirup udara bebas pada tahun 2030.
Bahkan, ia bisa bebas lebih cepat jika mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan.
Tak hanya hukuman badan, putusan PK ini juga memangkas sanksi pencabutan hak politiknya.
Baca Juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditahan KPK, Maqdir Ismail: Tindakan Berlebihan
Jika sebelumnya hak Setya Novanto untuk menduduki jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah bebas, kini sanksi itu dipotong setengahnya menjadi hanya 2,5 tahun.
"Pidana tambahan mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan publik selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," lanjut keterangan putusan tersebut.
Meskipun mendapat keringanan pada hukuman penjara dan hak politik, MA tetap mewajibkan Setya Novanto membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Kewajiban membayar Uang Pengganti (UP) sebesar 7,3 juta Dolar AS juga tetap berlaku.
"UP USD 7,300,000 dikompensasi sebesar Rp 5.000.000.000,00 yang telah dititipkan oleh terpidana kepada Penyidik KPK dan yang telah disetorkan terpidana, sisa UP Rp 49.052.289.803,00 subsidair 2 tahun penjara," demikian detail putusan MA.
Kilas Balik Drama Kasus Setya Novanto
