Infografis
Suara.com - Suasana rapat kerja di DPR yang semula tenang mendadak tegang saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan amarahnya. Pemicunya? Data jumlah desa yang masih gelap gulita di Indonesia yang ternyata berbeda jauh antara data internal kementeriannya dengan data milik PT PLN (Persero).
Kekesalan Bahlil meledak di tengah rapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Ia secara terbuka mempertanyakan kredibilitas jajarannya sendiri dan pimpinan BUMN setrum tersebut.
Menurut data ESDM, ada sekitar 5.600 desa yang belum teraliri listrik, namun PLN menyodorkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni 10.000 desa.
"Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar," ucap Bahlil dengan nada frustrasi.
Puncaknya, Bahlil yang tampak sudah tidak bisa menahan kekesalannya, secara terbuka menyemprot Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu dan menantang jabatannya di hadapan para anggota dewan.
"Kalian abis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?" kata Bahlil dengan nada tinggi, yang sontak membuat suasana rapat hening sejenak.
Tak berhenti di situ, ia juga melontarkan sindiran kepada jajaran direksi PLN yang dinilainya belum menguasai data lapangan, meskipun dipimpin oleh direktur utama yang sama.
"Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirut-nya kan nggak berubah-ubah, cuma satu," sindirnya.
Di balik amarahnya, Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pun memaparkan solusi untuk desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan utama, yakni dengan memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Baca Juga: 'Kurang Ajar Kalian!' Menteri Bahlil Ngamuk di DPR, Ancam Copot Dirjen dan Sindir Dirut PLN
"Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamata. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai," jelas Bahlil.
Ia juga menyoroti masalah mekanisme anggaran. Ke depan, pembiayaan program elektrifikasi yang selama ini dititipkan melalui PLN akan ditarik dan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM.
"Nanti itu kita akan bahas bersama-sama ke Menteri Keuangan, nanti biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara," pungkasnya.
