REGIONAL:
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meluapkan kekesalannya di tengah rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI saat membahas pemerataan akses listrik ke desa-desa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Ia menyoroti ketidaksinkronan data antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan PT PLN (Persero) soal jumlah desa yang belum teraliri listrik.
Awalnya Bahlil menyampaikan, berdasarkan data internal Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.600 desa yang belum menikmati akses listrik. Namun, informasi berbeda datang dari PLN yang menyebut jumlahnya mencapai 10.000 desa.
"Ini nggak tahu Dirjen saya yang nggak benar atau Dirut PLN yang nggak benar," ucap Bahlil.
Bahlil yang nampak kesal lalu meminta Dirjen Ketenagalistrikan ESDM Jisman P. Hutajulu dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo untuk menemuinya seusai rapat dengan Komisi XII DPR.
"Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau?" kata Bahlil dengan nada tinggi, yang sontak membuat suasana rapat hening sejenak.
Ia juga menyindir manajemen PLN yang disebutnya baru, dan belum sepenuhnya menguasai data lapangan.
"Ini direksi PLN kelihatannya baru juga, jadi materinya baru. Padahal Dirutnya kan nggak berubah-ubah, cuma satu," sindirnya.
Meski menyampaikan kritik tajam, Bahlil kemudian meluruskan bahwa data terbaru kemungkinan memang berasal dari PLN, dan ia sendiri belum menerima laporan lengkap dari jajarannya.
Ia lalu menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi swasembada energi, termasuk menyasar desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik nasional.
Menurut Bahlil, pendekatan elektrifikasi akan difokuskan pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama untuk desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau jaringan listrik dari pusat kabupaten atau kecamatan.
"Jadi desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota/kabupaten atau kecamatan. Tapi kalau dia mempergunakan PLTS maka jaringan lokal aja yang kita pakai," jelas Bahlil.
Ia juga menyinggung soal pembiayaan program elektrifikasi yang selama ini dititipkan melalui anggaran PLN. Ke depan, lanjut Bahlil, anggaran tersebut akan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM dengan mekanisme yang lebih sesuai dengan perencanaan nasional.
"Nanti itu kami akan bahas bersama-sama ke menteri keuangan, biayanya nanti akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara," tandasnya.
TERPOPULER