Suara.com - Suasana rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memanas saat pemerintah, yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dicecar habis-habisan soal postur anggaran negara yang dinilai penuh kontradiksi.
Di satu sisi, pemerintah mengklaim telah melakukan efisiensi besar-besaran, namun di sisi lain, defisit APBN justru membengkak dan utang berpotensi bertambah.
Kritik tajam dilontarkan oleh Anggota Banggar dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit. Ia merasa heran dengan logika pemerintah yang telah menginstruksikan penghematan Rp 306,7 triliun melalui Inpres, namun pada akhirnya defisit APBN 2025 justru diperkirakan melebar menjadi Rp 662 triliun dari target awal Rp 616,2 triliun.
Kekesalan Dolfie memuncak saat Sri Mulyani juga meminta izin untuk menggunakan "dana darurat" atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun untuk menambal kebutuhan anggaran.
"Kenapa tidak jadi dihemat malah utangnya nambah minta izin lagi gunakan SAL, ini narasinya belum jelas," tegas Dolfie kepada Sri Mulyani dalam rapat di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Video detik-detik Dolfie mencecar Sri Mulyani juga ramai beredar di media sosial.
Dolfie juga mempertanyakan keputusan sepihak pemerintah yang membuka blokir anggaran efisiensi sebesar Rp 134,9 triliun tanpa persetujuan DPR.
tidak disebutkan di inpresnya syarat dan ketentuan buka blokir, ini harus dijelaskan dulu dasar dari pembukaan blokirnya," cecar Dolfie.
Menghadapi serangan bertubi-tubi, Sri Mulyani memberikan penjelasan komprehensif. Menurutnya, kondisi APBN saat ini sangat kompleks, dihantam dari sisi penerimaan yang anjlok dan kebutuhan belanja yang mendesak.
Dari sisi penerimaan, Sri Mulyani membeberkan potensi kehilangan pendapatan hingga Rp 150 triliun akibat batalnya kenaikan PPN 12% secara umum dan dialihkannya dividen BUMN ke entitas baru, Danantara.
"Plus ditambah adanya restitusi dan sebagainya serta dari efek penurunan harga komoditas... Itu semua masuk postur penerimaan yang tadi lebih rendah dari target yang pernah kita sampaikan," tutur Sri Mulyani.
Di sisi lain, ada kebutuhan mendesak dari Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan program-program prioritasnya. Menurut Sri Mulyani, pembukaan blokir anggaran efisiensi adalah langkah realokasi untuk mendanai program presiden tersebut. Tanpa langkah ini, defisit justru akan jauh lebih besar.
"Sebetulnya kalau kita enggak melakukan efisiensi sementara presiden ada program-program prioritas yang beliau lihat lebih strategis harusnya defisitnya naik lebih tinggi lagi pak," papar Sri Mulyani.
Ia pun menegaskan bahwa pembukaan blokir itu memiliki landasan hukum yang kuat, yakni melalui mekanisme fleksibilitas dalam UU APBN dan arahan langsung dari presiden dalam rapat terbatas (ratas), sehingga tidak perlu meminta persetujuan DPR untuk setiap perubahannya.
"Pasti ada notulennya, kami tidak mungkin buka blokir karena saya pun sebagai menteri keuangan tidak memiliki kewenangan, makanya harus ada notulis dari presiden itu biasanya melalui rapat terbatas (ratas)," tegasnya.
TERPOPULER
