Suara dari Tanah yang Terluka: Orang Muda Papua Menuju COP30

Tanah yang Kaya, Tapi Luka

Papua bukan hanya kaya akan hutan dan sumber daya, tapi juga luka. Luka dari tambang. Dari perkebunan skala besar. Dari kekuasaan yang jauh tapi kuasanya sangat dekat.

Namun dari tanah yang terkikis itulah, suara seperti Iqbal dan Vanessa tumbuh makin keras.

“Sebagai orang asli Papua, saya merasa punya ikatan kuat dengan akar budaya saya dan tanggung jawab untuk berkontribusi bagi komunitas,” kata Vanessa.

Iqbal menyoroti sempitnya ruang partisipasi formal yang benar-benar memberi tempat bagi suara anak muda, khususnya pemuda adat.

“Tantangan terbesar saya adalah sempitnya ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan iklim. Musrenbang dan Forum Anak belum efektif. Keduanya harus dievaluasi agar benar-benar melibatkan suara pemuda,” ujarnya.

Lebih dari sekadar partisipasi, keterlibatan mereka dalam deklarasi ini adalah bentuk pengakuan bahwa masa depan tidak bisa ditentukan tanpa mereka yang akan menjalaninya.

“Tanah Papua itu benteng terakhir iklim dunia setelah hutan Amazon rusak. Papua juga jadi harapan terakhir Indonesia setelah Sumatera dan Kalimantan rusak. Jadi perjuangan ini bukan hanya soal lokal, tapi global,” ujar Iqbal tegas.

Life of Pachamama, organisasi penggagas deklarasi, menyebut dokumen ini bukan simbolis belaka. Tapi peta jalan politik yang dirancang oleh generasi yang paham urgensi perubahan.

“Ini adalah afirmasi politik dari pemuda Selatan global atas arah tata kelola sosial dan lingkungan dunia. Bukan sekadar simbolik, tapi latihan kepemimpinan yang sah dan strategis,” kata Direktur Eksekutif Life of Pachamama, Juan David Amaya.

Dalam deklarasi tersebut, para pemuda menegaskan lima agenda utama yang saling terhubung: memastikan partisipasi yang bermakna dalam setiap kebijakan lingkungan, mendorong desentralisasi berbasis wilayah, serta menuntut akuntabilitas korporasi atas kerusakan alam yang terjadi.

Mereka juga menyerukan perlindungan bagi para pembela lingkungan muda yang kerap berada di garis depan, sekaligus mendorong keterbukaan informasi melalui pembentukan observatorium pemuda yang dapat mengawal isu-isu iklim secara independen dan berkelanjutan.

Panggung Perlawanan

Bagi Iqbal, COP30 bukan hanya konferensi. Tapi panggung perlawanan.

Ia membawa tiga isu besar dari Indonesia: hak masyarakat adat, deforestasi, dan tambang.

“Kalau kita serius ingin menangani perubahan iklim, RUU Masyarakat Adat adalah solusi kritikal. Itu bukan wacana, itu kebutuhan,” tegasnya.