Suara.com - Eks Menteri Koordinator bidang Maritim (Menko Maritim) era Presiden ke RI Jokowi, yakni Indroyono Soesilo disebut-sebut sebagai nama calon duta besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat.
Merespons hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani belum mau membenarkan meski nama-nama calon Dubes RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional sudah dikirimkan pemerintah ke DPR RI.
Puan hanya menanggapi dengan guyon.
"Benar nggak ya?," kata Puan sambil tersenyum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Sementara itu hampir senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga ketika dikonfrimasi merespons juga dengan candaan.
"Bener nggak ya," kata Dasco dilanjutkan tertawa.
Keduanya tak menanggapi lebih jauh mengenai kabar Indroyono sebagai calob dubes RI untuk AS.
Sementara Puan mengatakan, jika DPR belum mau mengungkap nama-nama calon dubes yang akan menjadi uji kepatutan dan kelayakan di DPR, karena mekanisme aturannya memang bersifat rahasia.
"Nanti akan diumumkan bahwa negara ini, walaupun nanti mungkin akan bocor, tapi bukan kami yang akan mengumumkan," kata Puan.
"Jadi memang karena aturannya seperti itu. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan dalam artian rahasia itu aturan dalam tata tertib," sambungnya.
Sebelumnya, DPR RI secara resmi menerima surat presiden atau Supres soal permohonan calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk negara sahabat dan organisasi internasional.
Hal itu disampaikan langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Paripurna ke-22 DPR Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden RI nomor R3 tanggal 1 Juli 2025 hal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar LBBP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional," kata Puan.
Puan mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 231 peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, nama calon dubes dan negara penerima dirahasiakan.
Selain itu, pimpinan DPR menugasi Komisi I untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap para calon dubes tersebut.
TERPOPULER
