Jokowi Dianggap Gagal Pimpin Indonesia, Sudirman Said: Kemunduran Demokrasi!

Suara.com - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad yang ditayangkan di YouTube.

Dalam diskusi tersebut, Said secara lugas menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kemunduran signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi selama sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

Pernyataan ini mencuatkan kembali perdebatan mengenai arah demokrasi Indonesia dan kualitas kepemimpinan nasional.

Said tidak ragu menyebut bahwa Indonesia kini berada dalam kondisi "kerusakan" yang diakibatkan oleh kebijakan dan praktik yang berjalan selama satu dekade terakhir.

"Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami kerusakan di tangan Presiden Jokowi," tegas Sudirman Said, seperti dikutip dari podcast tersebut pada.

Pernyataan ini menjadi sorotan utama, mengingat posisi Said sebagai figur yang pernah berada dalam lingkaran pemerintahan namun kini menjadi salah satu pengkritik vokal.

Salah satu poin krusial yang disoroti Sudirman Said adalah apa yang ia sebut sebagai "black hole demokrasi".

Menurutnya, kemunduran demokrasi ini ditandai dengan serangkaian tindakan yang sistematis, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara sengaja, pengabaian etika dalam bernegara, dan maraknya praktik nepotisme.

"Terjadi kemunduran demokrasi, pelemahan KPK secara sengaja, pengabaian etika, dan nepotisme yang merajalela," ujarnya, yang dapat didengar pada dan dalam rekaman podcast.

Pelemahan KPK menjadi isu sentral dalam kritik Said. Ia menegaskan bahwa lembaga antirasuah yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam memberantas korupsi justru dilumpuhkan dengan sengaja.

"KPK yang seharusnya menjadi penjaga terakhir dilumpuhkan dengan sengaja," kata Sudirman Said.

Pernyataan ini mengacu pada berbagai revisi undang-undang dan kebijakan yang dinilai melemahkan independensi dan kewenangan KPK, memicu kekhawatiran publik tentang komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, praktik nepotisme juga menjadi perhatian serius Sudirman Said. Ia menyoroti simbol-simbol nepotisme yang kini terlihat jelas di berbagai lini pemerintahan dan publik.

"Simbol nepotisme terlihat jelas dengan adanya gambar wakil presiden di kantor-kantor dan sekolah-sekolah, yang dianggap mengganggu suasana bernegara," ungkap Said. 

Fenomena ini, menurutnya, mengikis prinsip meritokrasi dan keadilan dalam sistem pemerintahan, memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Intervensi politik juga disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab kemunduran. Said mengklaim bahwa pimpinan partai politik kini tersandera kasus hukum, membuat mereka tidak berdaya dan mudah dikendalikan oleh kekuatan di atas.

"Pimpinan partai politik tersandera kasus hukum, sehingga tidak berdaya dan mudah dikendalikan," jelasnya.

Kondisi ini, menurut Said, menciptakan iklim politik yang tidak sehat, di mana keputusan-keputusan penting lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi indikator kemunduran tata kelola pemerintahan. Komisi ASN, yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dalam penunjukan pejabat, kini telah dibubarkan.

"Komisi ASN yang berfungsi sebagai penjaga meritokrasi dibubarkan, menunjukkan adanya personalisasi dalam penunjukan pejabat," kata Said.

Langkah ini dinilai membuka pintu bagi praktik penunjukan pejabat berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.

Meskipun demikian, Sudirman Said juga menyoroti adanya harapan perbaikan di era pemerintahan yang baru. Setiap pergantian kepemimpinan, menurutnya, selalu membawa harapan akan perbaikan.

"Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan perbaikan, dan Prabowo diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik," ujarnya.

Namun, ia menekankan bahwa pidato dan janji kampanye Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata di lapangan.

"Pidato Prabowo yang menjanjikan pemberantasan korupsi dan pemerintahan bersih perlu dibuktikan dengan tindakan nyata," tegas Said.

Said juga tidak lupa memberikan refleksi dan pembelajaran dari masa lalu. Ia mengakui bahwa meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir.

"Meskipun Indonesia mengalami peningkatan dalam berbagai aspek (pendidikan, IPM, APBN), terjadi kemerosotan dalam cara mengelola negara dalam 10 tahun terakhir," ungkap Sudirman Said.