Suara.com - Guru Besar Politik Universitas Andalas, Asrinaldi menilai dibentuknya lembaga think thank Prasasti Center for Policy Studies atau Prasasti akan dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia meragukan bahwa lembaga tersebut akan bersikap objektif seperti yang diklaim Hasyim Djojohadikusumo yang merupakan dewan penasehat Prasasti.
Hal itu disampaikannya, merujuk pada struktur Prasasti yang diisi oleh orang dekat Prabowo seperti Hasyim, adik kandungnya yang menjabat sebagai dewan penasehat hingga kakak iparnya Soedrajad Djiwandono, menempati posisi sebagai Board of Trustees atau dewan pengawas.
"Kita menyadari keberadaan lembaga think-thank ini juga menjadi justifikasi untuk tindakan-tindakan dan langkahnya Prabowo," kata Arsinaldi saat dihubungi Suara.com, Sabtu 5 Juli 2025.
Lembaga tersebut menurutnya disiapkan untuk membentuk legacy bagi pemerintahan Prabowo, guna meyakinkan publik bahwa selama pemerintahannya masuk akal, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.
Sebagaimana disampaikan Hasyim lembaga tersebut akan memberikan penilaian dan masukan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo lewat kajian dan riset yang ilmiah.
Kebutuhan atas justifikasi itu, menurut Arsinaldi dengan berkaca pada pemerintahan Prabowo yang belum terlihat arahnya, secara bersamaan banyak memicu banyak reaksi dari publik berupa kritikan.
Arsinaldi pun meyakini bahwa keberadaan Prasasti memiliki kemiripan dengan Centre for Strategic and International Studies pada era pemerintahan Presiden ke 2 Soeharto. CSIS juga dijadikan sebagai lembaga think thank untuk menjadi tameng dan alat justifikasi kebijakan Soeharto.
"Kita lihat CSIS juga sebagai bagian dari justifikasi tindakan-tindakan dan masukan-masukan. Walaupun CSIS berusaha juga untuk netral. Karena pada kondisi seperti Orde Baru juga berbeda dengan kondisi hari ini," katanya.
Mengutip dari Antara, Dewan Penasihat Prasasti Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Prasasti hadir sebagai lembaga think thank dengan tugas utama memberikan penilaian objektif terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Dia mengklaim Prasasti tidak akan menjadi alat propaganda pemerintah.
Prasasti kedepan akan menjadi mitra strategis dalam penilaian sejumlah program kebanggaan Prabowo seperti makan bergizi gratis hingga program ketahanan pangan.
Selain diisi oleh orang dekat Prabowo, terdapat pula sejumlah ahli dengan berbagai latar belakang yang mengisi struktur Prasasti, seperti jajaran Dewan Penasihat terdapat Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI 2003-2008), Gandi Sulistiyanto (Dubes RI untuk Korsel 2021-2023), Ellyus Achiruddin, dan Prijono Sugiarto.
Dewan Pengawas diisi oleh Soedradjad Djiwandono (Gubernur BI 1993-1998), Fuad Bawazier (Menkeu 1998), Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003-2008), Ronald Waas, Ilya Avianti, dan Laode Masihu Kamaluddin.
Dewan Pakar Prasasti beranggotakan figur-figur teknokrat seperti Chatib Basri (Menkeu 2013-2014), Arcandra Tahar (Wamen ESDM 2016–2019), Erica Soeroto, Halim Alamsyah, Nawal Nely, dan Pramudya A Oktavinanda.
TERPOPULER
