Pejuang Garis Dua Jakarta, Siap-Siap! DPRD DKI Dorong Kebijakan Afirmatif Bayi Tabung

Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong pemerintah provinsi menyusun kebijakan afirmatif bagi pasangan yang tengah berjuang memiliki anak atau dikenal sebagai pejuang garis dua.

Wibi menyoroti bahwa infertilitas telah menjadi isu nyata di tengah masyarakat urban seperti Jakarta, namun belum ada kebijakan yang secara spesifik berpihak pada kelompok ini.

“Permasalahan infertilitas kini menjadi isu yang nyata di tengah masyarakat urban seperti Jakarta. Data menunjukkan bahwa sekitar 12–15 persen pasangan usia subur di Indonesia mengalami kesulitan memiliki anak, namun belum ada kebijakan nasional yang secara spesifik berpihak pada pejuang garis dua,” ujar Wibi kepada wartawan, Senin (7/7/2025).

Ia menilai, DKI Jakarta bisa menjadi pelopor kebijakan yang lebih manusiawi, mengingat sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sudah lebih dulu bergerak dengan dukungan nyata dari negara.

“Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura telah menunjukkan komitmennya melalui subsidi finansial, cuti fertilitas, hingga layanan konseling kesuburan secara menyeluruh,” lanjutnya.

Politikus Partai NasDem itu Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota negara dan barometer kebijakan nasional, harus berani menjadi pelopor dalam kebijakan yang berpihak pada warganya.

Wibi mengusulkan agar Pemprov DKI menyediakan subsidi parsial bagi pasangan berpenghasilan rendah hingga menengah untuk menjalani prosedur fertilitas seperti inseminasi buatan atau bayi tabung di RSUD kelas A dan B.

Ia juga mendorong agar layanan pemeriksaan hormon, USG, dan edukasi fertilitas bisa diakses secara gratis atau dengan biaya sangat terjangkau di puskesmas.

"Subsidi Program Fertilitas di RSUD, berupa pembiayaan parsial untuk inseminasi buatan atau bayi tabung di RSUD kelas A dan B, dengan prioritas bagi warga ber-KTP DKI yang berpenghasilan rendah-menengah," ungkapnya.

Politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya layanan konseling bagi pasangan yang sedang berjuang dengan tekanan mental akibat infertilitas.

Menurutnya, fasilitas seperti ini seharusnya tersedia di puskesmas maupun RSUD, dengan kolaborasi antara psikolog, tenaga medis, dan komunitas.

Tak hanya layanan kesehatan, Wibi juga menyarankan adanya regulasi cuti fertilitas dalam sistem ketenagakerjaan daerah, terutama untuk ASN dan pegawai BUMD.

Cuti ini diberikan bagi mereka yang harus menjalani prosedur medis, tanpa mengurangi hak cuti lainnya.

“Padahal isu ini bukan hanya tentang keinginan memiliki anak, tetapi menyangkut kesehatan reproduksi, keadilan sosial, dan hak dasar setiap keluarga,” ujar Wibi menegaskan.

Lebih lanjut, ia pun berharap Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menunjukkan kepedulian terhadap pejuang garis dua.

“DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan barometer kebijakan nasional harus berani menjadi pelopor kebijakan yang manusiawi dan berpihak pada harapan warganya,” katanya.