Ada 571.410 Rekening Penerima Bansos Terindikasi Judol, Nilai Transaksi Nyaris Rp1 T

Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan temuan awal terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima.

Secara spesifik, ada 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online pada 2024.

Temuan itu berasal dari hasil pemadanan data antara Kementerian Sosial dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Mulanya, Kemensos menyerahkan data 28,4 juta NIK penerima bansos dan 9,7 juta NIK pemain judi online.

Kemudian ditemukan lebih dari setengah juta NIK yang identik digunakan untuk judol. Ini berarti sekitar 2 persen penerima bansos juga terdaftar sebagai pemain judi online.

"Jadi dari penelusuran itu, kita memerlukan koordinasi dengan PPATK supaya tahu dana yang kita salurkan benar-benar dimanfaatkan atau tidak. Presiden mengizinkan kita untuk koordinasi dengan PPATK," ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/7/2025).

PPATK mencatat sekitar 7,5 juta transaksi terkait judi online dari ratusan ribu rekening bansos tersebut dengan total nilai mencapai Rp957 miliar.

Gus Ipul menekankan bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan baru berasal dari satu bank.

"Itu hasil sementara yang kita terima dari PPATK, nanti kita analisis dan evaluasi dahulu, kalau sudah semua kita terima datanya akan kita asesmen," tegas Gus Ipul.

Sebelumnya, dalam penyaluran bansos triwulan II pada tahun ini, Kemensos menemukan sekitar 300 ribu kasus gagal salur dari sekitar 3 juta penerima.

Masalah yang muncul antara lain ketidaksesuaian nama dan NIK, serta lamanya seseorang menjadi penerima bantuan hingga lebih dari satu dekade.

Menanggapi temuan tersebut, Kemensos melakukan evaluasi mendalam terhadap profil penerima bansos.

Mulai 2025, penyaluran bantuan sosial telah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah untuk memastikan bansos benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Dalam wawancara bersama Suara.com beberapa waktu lalu, Gus Ipul menegaskan akan mencoret nama-nama penerima bansos yang terbukti menggunakan bantuannya untuk aktivitas judi online.

Tindakan tersebut sebagai sanksi administratif yang menjadi kewenangan Kemensos.

"Kalau yang soal bansus ya kewenangan Kementerian Sosial. Kita coret, gitu aja. Tapi kalau ada tindak lainnya yang melanggar hukum, ya urusan aparat penegak hukum," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial masih menunggu laporan akhir dari PPATK sebelum mengambil tindakan administratif lebih lanjut.

Namun ia menegaskan, pembersihan data penerima yang tidak layak akan dilakukan secara tegas.