Suara.com - Sebuah video berdurasi 15 menit 38 detik tengah ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial dan forum politik nasional.
Video tersebut memuat cuplikan wawancara eksklusif dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)—kader senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dalam video itu, sejak menit-menit awal, Ahok langsung menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi RUU Perampasan Aset, khususnya jika proses penyitaan tidak dikawal secara transparan dan akuntabel.
Ahok mengungkap kekhawatirannya bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat dan terbuka, aset yang seharusnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat bisa saja menjadi lahan bancakan baru bagi oknum-oknum berkuasa.
Pada bagian akhir video, Ahok kembali menegaskan bahwa kritiknya bukan berarti ia membela koruptor.
Sebaliknya, ia justru ingin memastikan bahwa setiap kebijakan antikorupsi berjalan secara adil, transparan, dan tidak memberi peluang bagi mafia hukum maupun pejabat rakus.
Baginya, reformasi hukum seharusnya menciptakan sistem yang membuat korupsi mustahil dilakukan—bukan sekadar memindahkan akses terhadap kekayaan dari satu tangan ke tangan lainnya yang sama kotor.
Namun setelah dilakukan penelusuran, Turn Back Hoax lalu memasukkan kata kunci “jual pulau diusut KPK” ke mesin pencari Google.
Tidak ada laporan resmi mengenai hal tersebut.
Penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan berikut: “Aparat Hukum Diminta Usut Tuntas Kasus Penjualan Pulau di Situs Online” yang tayang Rabu (25/6/2025).
TurnBackHoax juga memasukkan kata kunci “korupsi Indosat diusut KPK” ke mesin pencari Google. Penelusuran teratas mengarah ke sejumlah pemberitaan tahun 2022.
Kesimpulan:
Unggahan berisi klaim “Megawati menjerit karena skandal korupsi Indosat dan penjualan pulau diusut KPK” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).
TERPOPULER
