Infografis
Suara.com - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan sorotan banyak pihak, usai Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk mengurus permasalahan di Papua.
Tidak hanya itu saja, Gibran juga akan berkantor di Papua setelah ditugaskan Prabowo. Tentunya saat ini publik memiliki harapan lewat tangan dingin anak Joko Widodo (Jokowi) itu.
Sorotan publik ke Gibran salah satunya dari pegiat media sosial Dennysiregar. Melalui akun Instagramnya, dia menuliskan ucapan selamat kepada kakak Kaesang.
Dia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan jika Gibran ditugaskan di Papua akan membawa kedamaian.
"Selamat ya, Gibran.. Mungkin jika dirimu disana, Papua lebih damai. Bismillah, Komisaris kayak bang ade," tulis Denny dilansir dari unggan di instagramnya.
Prabowo Tugaskan Gibran di Papua
Biasanya, sosok yang menjabat Wakil Presiden RI tidak banyak mendapat sorotan dibanding Presiden RI. Tapi lain soal saat Wapres diemban oleh Gibran Rakabuming Raka, dia justru banyak disorot secara negatif.
Bahkan, kekinian, forum purnawirawan TNI dan banyak kalangan mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran dari kursi wapres.
![Sorotan publik ke Gibran salah satunya dari pegiat media sosial Dennysiregar [Instagram @dennysiregar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/08/81820-gibran.jpg)
Di tengah-tengah izu pemakzulan itulah sebuah rencana besar tengah digodok di lingkaran Istana.
Baca Juga: Pembentukan Koperasi Merah Putih Dikebut, Bank BUMN Bisa Bernasib Sama dengan BUMN Karya Era Jokowi!
Gibran dipersiapkan untuk menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto: mengatasi peliknya permasalahan di Tanah Papua.
Bahkan, nanti Gibran akan dibuatkan kantor di Papua. Dengan demikian, ia akan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan di Jakarta.
Secara resmi, fokus kerja Gibran nantinya tak hanya pada percepatan pembangunan, tetapi juga meredam konflik yang tak kunjung usai.
Namun, di tengah optimisme pemerintah, ada pertanyaan besar soal apakah langkah ini berpeluang menjadi solusi efektif, atau justru mengulang kembali pendekatan yang telah terbukti tumpul?
Informasi ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam sebuah acara resmi, Yusril menyebut penugasan ini sebagai sebuah langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, bahkan mengisyaratkan Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua.
