Ogah Bicara Banyak Soal Siswa Titipan Saat SPMB, Kadisdik DKI: Gue Capek Banget

Suara.com - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, terlihat enggan menanggapi secara mendalam isu siswa titipan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jakarta.

Bahkan, ia sempat menunjukkan gestur tidak ramah kepada awak media saat ditanya soal praktik tersebut.

Saat ditemui wartawan usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/7/2025), Nahdiana ditanya, apakah ada dugaan titip-menitip siswa dalam proses SPMB tahun ini.

Ia kemudian menjawab terburu-buru dan membantah adanya siswa titipan.

"Kita kan sudah real time online. Jadi tidak ada titip-titipan," kata Nahdiana dengan nada datar.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai imbauan atau langkah preventif yang akan diambil Disdik untuk mengantisipasi praktik tak sehat itu, Nahdiana terlihat mulai kehilangan kesabaran.

Ia justru membentak awak media dan mengeluhkan kelelahan usai mengikuti rapat kerja bersama DPRD sejak pagi.

"Sudah dong, katanya cuman (wawancara) sebentar. Gue capek banget deh. Kalau gue nggak capek gue layanin," ucapnya sambil menurunkan tas dari punggung, lalu berjalan menjauh.

Tak ada penjelasan lanjutan dari Nahdiana. Pernyataan singkat yang disampaikan justru meninggalkan pertanyaan di kalangan publik dan media, terlebih di tengah kritik terhadap transparansi dan integritas pelaksanaan SPMB di Ibu Kota.

Sementara itu, isu mengenai siswa titipan dalam penerimaan sekolah negeri kerap muncul tiap tahun, terutama di wilayah-wilayah favorit.

Meski sistem daring disebut mampu meminimalisasi praktik curang, laporan dugaan intervensi dan 'jalur belakang' masih menjadi sorotan banyak pihak.

Hingga berita ini diturunkan, Disdik DKI belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait mekanisme pengawasan SPMB 2025.

Pun termasuk antisipasi potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin meminta Disdik lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan SPMB, khususnya terkait penerimaan melalui jalur mutasi.

Ia kemudian menyoroti potensi penyalahgunaan jalur tersebut oleh oknum tak bertanggung jawab.

Caranya adalah dengan memanipulasi surat tugas pindah dinas untuk memuluskan anaknya masuk ke sekolah negeri.

“Kadang-kadang dimainkan, ada yang tidak pindah tapi minta surat ke komandannya atau pimpinannya saja, seolah-olah pindah,” kata Thamrin dalam keterangannya, Senin (26/5/2025).

Ia mengingatkan, jalur mutasi seharusnya dimanfaatkan secara sah oleh keluarga yang memang mengalami perpindahan domisili karena tugas orang tua atau wali, bukan malah dijadikan celah untuk titipan.

“Ini harus bisa lebih tajam lagi. Saya ingin (keterangan) pindah tugas itu disertakan KK (kartu keluarga) lama dan KK barunya dia tinggal di mana supaya lebih terbukti," tegasnya.

Dalam aturan terbaru, kuota penerimaan peserta didik baru lewat jalur mutasi kini dibatasi hanya tiga persen.

Sebelumnya, pada sistem PPDB, kuota jalur mutasi mencapai lima persen.