Infografis
Suara.com - Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan limpahan air dari dataran tinggi kembali menyebabkan banjir di sejumlah titik ibu kota.
Kondisi ini mengundang sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, terutama soal efektivitas penggunaan anggaran yang telah digelontorkan untuk penanggulangan banjir.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari PSI, Bun Joi Phiau, menyoroti besarnya alokasi dana dalam APBD 2025 untuk program penanganan banjir yang mencapai Rp4,3 triliun.
Dana ini dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
“Dalam APBD TA 2025, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebanyak kurang lebih Rp4,3 Triliun. Itu merupakan angka yang besar dan tidak bisa dianggap remeh,” ujar Bun dikutip pada Kamis (10/7/2025).
Ia menilai, dengan alokasi anggaran sebesar itu, seharusnya pemerintah provinsi mampu menunjukkan hasil yang nyata dalam upaya pengendalian banjir. Namun kenyataannya, banjir masih rutin terjadi setiap kali hujan deras mengguyur Jakarta.
“Karena angkanya sudah besar, maka tidak salah kalau warga berharap Pemprov DKI dapat menangani permasalahan banjir dengan baik. Akan tetapi, nyatanya banjir kerap terjadi setiap kali turun hujan besar dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Bun mempertanyakan apakah penggunaan anggaran tersebut sudah tepat sasaran. Ia juga menggarisbawahi bahwa permasalahan banjir terus berulang sejak awal tahun, tanpa solusi yang signifikan.
“Jakarta tak henti-hentinya ditenggelamkan oleh banjir, terutama ketika terjadi hujan yang intensif. Ini memunculkan pertanyaan apakah pengalokasian anggarannya sudah tepat, atau sebenarnya pemakaiannya yang masih kurang optimal dalam mengatasi dan menanggulangi banjir,” tambahnya.
Baca Juga: Cuma Pakai Celana Dalam, Heboh Mayat Tanpa Kepala di Kali Ciliwung usai Jakarta Kebanjiran: Dibunuh?
Kondisi infrastruktur pun turut disorot Bun. Ia menyinggung pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menyebutkan bahwa 10 dari 600 unit pompa mengalami kerusakan bahkan terbakar saat banjir terakhir, pada 7 Juli lalu.
“Kondisi riil di lapangan hanya membuat kita semakin bertanya-tanya. Barusan, Mas Pram sendiri mengungkapkan bahwa 10 dari 600 unit pompa terbakar. Dalam penjelasannya, hal itu dikarenakan pompa-pompa tersebut tidak bisa menahan debit air yang tinggi,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan langkah antisipatif dari pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut.
“Pertanyaannya, bagaimana mungkin ini terjadi, apakah tidak dilakukan perawatan memadai atau bahkan antisipasi dengan cara menambah jumlah pompa dan meningkatkan tenaganya untuk menghadapi debit air yang tinggi,” lanjut Bun.
Lebih lanjut, ia menyoroti anggaran khusus untuk operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir yang disebut mencapai sekitar Rp704 miliar. PSI mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut, mengingat masih ada pompa yang gagal berfungsi di saat krusial.
“Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp704 Miliar untuk memelihara dan mengoperasikan stasiun-stasiun pompa banjir. Lantas, bagaimana penggunaannya sampai-sampai masih ada pompa air yang harusnya berfungsi saat banjir malah terbakar,” katanya.
