Suara.com - Babak baru drama dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanas usai gelar perkara khusus di Bareskrim Polri. Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar, secara terbuka menantang polisi untuk memeriksa mantan Wamendes Paiman Raharjo, yang ia tuding memiliki peran kunci dalam kasus ini.
Rismon bahkan mengaitkan lompatan karier Paiman Raharjo yang meroket hingga menjadi wakil menteri dengan "jasa"-nya terhadap Jokowi.
“Kalau berani periksa Paiman Raharjo, bagaimana kiosnya itu yang menjadi calo dokumen palsu di Pasar Pramuka pojok, kaitannya atau korelasinya dengan lompatan kuantum kariernya menjadi komisaris dan wakil menteri desa kalau tidak ada hubungan jasanya dengan Joko Widodo,” kata Rismon usai gelar perkara khusus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).
Dengan keyakinan penuh, Rismon bersikukuh ijazah Jokowi palsu. Ia mendasarkan argumennya pada fakta bahwa bukti digital ijazah tersebut tidak ditampilkan dalam gelar perkara.
“Panggil semua dong, periksa semua, karena ini sudah pasti palsu. Kalau enggak palsu, pasti dibawa tadi, ditampilkan digital aja enggak berani,” ujar Rismon.
Tudingan keras itu sebelumnya sudah tegas dibantah oleh Paiman Raharjo. Sambil bersumpah, ia menegaskan tidak pernah terlibat dalam pembuatan ijazah Jokowi dan merasa tuduhan ini telah menghancurkan hidup keluarganya.
“Jadi gini, saya demi Allah sumpah mati, enggak pernah bikin ijazah Jokowi, karena apa? Saya hidup selalu jujur, saya itu orang kecil, dari SMP kemudian berjuang, kalau saya enggak hidup bener, enggak mungkin saya dapat keberkahan sampai sekarang,” kata Paiman dalam sebuah acara di stasiun televisi, Selasa (1/7/2025).
Paiman mengaku terpaksa angkat bicara karena dampak buruk yang menimpa keluarganya. "Saya terpaksa ikut bicara ya karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah,” ujarnya.
Sementara itu, dalam gelar perkara khusus yang berlangsung tertutup, Jokowi tidak hadir dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Yakup Hasibuan. Pihak Jokowi menyatakan keberatan atas proses gelar perkara ini karena dinilai tidak sesuai prosedur.
"Memang khusus untuk ini Pak Jokowi, sudah memberikan kuasa kepada kami, juga untuk menghadiri ini semua," kata Yakup di Gedung Bareskrim Polri.
TERPOPULER
