Suara.com - Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak pernah sepi dari sorotan.
Berbagai platform media sosial, termasuk video yang beredar di X, ramai memperbincangkan kelayakannya memegang kendali sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Muncul narasi yang membandingkan kinerjanya saat menjadi Wali Kota Solo yang dianggap lebih "terlihat" dan "intens", dengan perannya kini sebagai wapres yang terasa lebih senyap.
Pertanyaan publik ini wajar adanya. Gibran melenggang ke Istana dengan beban kontroversi yang tidak ringan, terutama terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan yang mengubah syarat batas usia cawapres ini dianggap banyak pihak sebagai karpet merah yang dibentangkan untuk memuluskan jalannya, terlebih karena melibatkan Anwar Usman, pamannya, yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK.
Hal ini melahirkan tudingan politik dinasti yang masif dan menciptakan defisit kepercayaan bahkan sebelum ia resmi menjabat.
Tak hanya itu, di tengah kinerjanya yang getol ditunjukkan putra sulung Joko Widodo (Jokowi) ini, isu pemakzulan Gibran mencuat.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga sudah mengirim surat ke MPR dan DPR untuk segera mengambil tindakan serta mengabulkan agar Gibran segera diganti.
Mayjen TNI (Purn), Sunarko dalam siniar yang ia sampaikan di media sosial menganggap kualitas Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat wakil presiden masih jauh.
"Kualitas Gibran ini meragukan untuk memimpin bangsa besar ini. Kita ini manusia, kapan saja bisa bisa kembali yang maha kuasa," ujar dia.
Sunarko mengandai-andai jika Presiden RI, Prabowo Subianto berhalangan untuk memimpin dan digantikan Gibran.
Menurutnya bakal banyak polemik karena sosok Gibran yang bagi dia diragukan untuk menggantikan Prabowo nantinya.
"Jika ditangani oleh Gibran, kita udah jelaslah. Mutunya itu enggak memenuhi persyaratan. Dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum di sisi moral," kata dia.
Lantas, di tengah bayang-bayang kontroversi tersebut, apa saja yang sudah dilakukan Gibran? Sejauh mana ia bisa diandalkan untuk turut memimpin Indonesia?
Kinerja di Balik Layar: Fokus pada Ekonomi dan Program Prioritas
Berbeda dengan perannya sebagai Wali Kota Solo di mana ia menjadi eksekutor utama dengan hasil pembangunan yang kasat mata seperti revitalisasi Solo Safari, Pracima Tuin, hingga Masjid Sheikh Zayed.
Peran sebagai wakil presiden menuntut Gibran bergerak di ranah yang lebih strategis dan seringkali tidak terekspos kamera.
Dari berbagai kegiatannya, terlihat Gibran mendapat tugas untuk fokus pada beberapa sektor kunci.
Ia kerap berbicara tentang hilirisasi digital, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi kreatif.
Selain itu, Gibran juga secara aktif mendorong implementasi program unggulan pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia juga terlibat dalam memastikan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) masuk dalam rencana kerja pemerintah di setiap kementerian/lembaga.
Beberapa survei menunjukkan adanya kepuasan publik terhadap kinerjanya.
Survei dari Rumah Politik Indonesia pada April 2025, misalnya, mencatat 79,8 persen responden mengaku puas dengan kinerja Gibran, dengan penilaian bahwa ia mampu melengkapi kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Namun, kritik juga tak terhindarkan. Sebagian masyarakat menilai program seperti "Lapor Mas Wapres" hanya gimik politik dan meniru program yang sudah ada sebelumnya.
Jejak Kontroversi yang Sulit Dilepaskan
Kritik utama terhadap Gibran tidak hanya menyangkut kebijakannya, tetapi juga legitimasi dan citra yang melekat pada dirinya.
Proses pencalonannya yang kontroversial menjadi ganjalan terbesar.
Pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK menjadi bukti adanya pelanggaran etik serius, meski putusan tersebut tidak bisa menganulir pencalonan Gibran.
Kontroversi ini diperparah oleh beberapa momen saat kampanye, seperti kesalahan penyebutan "asam folat" untuk ibu hamil yang viral di media sosial.
Momen-momen seperti ini, meski terlihat sepele, berkontribusi pada keraguan publik akan kapasitas dan kesiapannya dalam memimpin di level nasional.
Bagi banyak kalangan, terutama audiens muda yang kritis di kota-kota besar, Gibran masih harus membuktikan bahwa pencapaiannya bukanlah semata-mata karena privilese sebagai putra presiden.
Evaluasi: Menimbang Beban dan Potensi
Mengevaluasi Gibran Rakabuming Raka berarti menimbang dua sisi mata uang yang kontras.
Di satu sisi, ada upaya untuk menjalankan tugas-tugas strategis yang diembannya, terutama di sektor ekonomi digital dan program prioritas.
Ia menunjukkan kemauan untuk turun ke lapangan dan memastikan program berjalan, sebuah gaya yang mengingatkan pada kepemimpinan ayahnya, Joko Widodo.
Di sisi lain, beban kontroversi dari proses pencalonannya menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti.
Jalur "instan" menuju kursi wapres telah menciptakan tembok besar berupa skeptisisme publik. Untuk bisa benar-benar diandalkan memimpin Indonesia, tantangan terbesar Gibran bukanlah sekadar menjalankan program kerja.
Tantangan utamanya adalah membuktikan bahwa ia layak berada di posisinya berdasarkan kompetensi, bukan koneksi.
Ia perlu membuat kinerjanya yang "senyap" lebih bergaung dan berdampak nyata, sehingga mampu meruntuhkan tembok keraguan yang dibangun oleh kontroversi kelahirannya di panggung politik nasional.
TERPOPULER
