Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS

Suara.com - Wacana militer Amerika Serikat (AS) bisa bebas terbang di wilayah udara Indonesia menjadi hangat diperbincangkan.

Wacana ini semakin menarik usai Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan (Secretary of Defense) AS, Pete Hegseth, di Gedung Pentagon pada Senin (13/4/2026) waktu setempat.

Kabar ini menjadi buah bibir lebih dulu setelah sebuah dokumen pertahanan Amerika Serikat yang bersifat rahasia baru-baru ini mengungkap rencana strategis Washington untuk mengamankan akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer mereka di wilayah kedaulatan Indonesia.

Langkah ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump yang berlangsung di Washington pada Februari lalu.

Berdasarkan rincian dalam dokumen rahasia tersebut, di sela-sela kunjungan itu, Prabowo memberikan lampu hijau terhadap proposal yang mengizinkan pemberian izin lintas udara secara menyeluruh bagi armada udara Amerika Serikat melalui ruang udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump.

Dokumen ini mengusulkan sebuah pemahaman formal di mana Indonesia memberikan izin kepada pesawat militer Amerika Serikat untuk melintasi wilayah udaranya guna kepentingan operasi darurat (contingency operations), misi respons krisis, hingga latihan militer yang disepakati bersama.

Namun, apakah hal ini benar-benar disepakati kedua negara? Bagaimana perjanjiannya? Apa dampaknya dari segi aturan serta sisi positif dan negatifnya bagi Indonesia?

Kunjungan Menhan

Pada Senin (13/4/2026), Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan (Secretary of Defense) AS, Pete Hegseth, di Gedung Pentagon.

Pertemuan tingkat tinggi ini secara resmi menetapkan pembentukan Major Defense Cooperation Partnership atau Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama antara kedua negara.

Namun, pertemuan tersebut belum secara nyata menyebutkan soal perjanjian akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access).

Dari pertemuan itu, setidaknya terdapat tiga pilar utama kemitraan strategis, yakni:

1. Modernisasi organisasi dan kapasitas: fokus pada penguatan struktur organisasi militer serta pengembangan kapasitas alutsista dan personel.
2. Edukasi militer profesional: peningkatan standar pelatihan serta program pendidikan militer tingkat lanjut bagi para perwira dan prajurit.
3. Ekspansi operasional: perluasan cakupan latihan bersama di berbagai matra (darat, laut, udara) serta penguatan kerja sama teknis di level operasional.

Tanggapan Parlemen

Adanya isu ini juga memancing respons dari sejumlah anggota DPR RI, terutama yang membidangi hubungan internasional.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. Ia mengatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya membuka ruang kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas nasional.

Namun demikian, seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, menghormati prinsip kedaulatan, serta tidak mengganggu kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Sukamta menggarisbawahi bahwa ruang udara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Berdasarkan hukum nasional maupun internasional, setiap aktivitas penerbangan asing, terlebih yang bersifat militer, wajib tunduk pada mekanisme perizinan yang ketat, termasuk diplomatic clearance dan security clearance.

Ia menegaskan tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas bagi pihak asing di ruang udara nasional.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa aturan mengenai izin masuknya pesawat asing ke wilayah udara Indonesia telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara, khususnya pada Pasal 40 dan 41.

“Namun jika pemerintah berencana memberikan blanket clearance, ada sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Mengenai mekanisme hukum internasional, TB Hasanuddin menegaskan bahwa perjanjian strategis yang menyangkut kedaulatan negara wajib melalui proses ratifikasi di DPR RI.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ia menegaskan Indonesia harus menjaga stabilitas kawasan tanpa condong pada kekuatan besar mana pun.

“Indonesia tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar manapun," katanya.

Masih Dipertimbangkan

Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, memastikan otoritas udara tetap berada di tangan pemerintah Indonesia.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," kata Rico dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Rico merespons beredarnya informasi terkait surat perjanjian Indonesia-AS yang disebut memberikan kebebasan penuh bagi pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia.

Menurut Rico, setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain dipastikan melalui perhitungan matang dan harus menguntungkan Indonesia.

Ia menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas utama dan seluruh skema kerja sama wajib sejalan dengan hukum nasional maupun internasional.

"Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," jelasnya.

Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan bahwa dokumen yang beredar merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal.

"Belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," ujar Rico.

Analisis

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, turut memberikan perhatian terhadap kabar mengenai permintaan Departemen Perang Amerika Serikat (AS) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia terkait pemberian Blanket Overflight Clearance ini.

Hikmahanto memberikan catatan serius mengenai risiko geopolitik yang menyertainya.

Ia menjelaskan bahwa Blanket Overflight Clearance adalah hak lintas bagi pesawat negara (state aircraft) suatu negara di atas ruang udara negara lain tanpa harus mendarat. Izin ini bersifat menyeluruh untuk jangka waktu tertentu, sehingga pesawat militer tidak perlu meminta izin satu per satu setiap kali akan melintas.

“Menurut Pasal 1 dari Konvensi Chicago ditentukan bahwa ruang udara dari suatu negara adalah penuh dan eksklusif. Dengan demikian setiap pesawat udara asing wajib mendapat izin bila hendak melintasi wilayah udara suatu negara,” jelas Hikmahanto saat dihubungi Suara.com.

Ia memaparkan perbedaan antara pesawat sipil terjadwal dengan pesawat negara. Pesawat sipil umumnya tunduk pada International Air Service Transit Agreement (IASTA) yang diikuti 135 negara, sehingga tidak memerlukan izin khusus setiap melintas. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi pesawat militer maupun pesawat pribadi.

“Untuk pesawat militer setiap kali akan melintas maka setiap pesawat harus mendapat persetujuan, kecuali negara yang dilintasi memberi persetujuan di depan dan untuk jangka waktu tertentu. Inilah yang disebut sebagai Blanket Overflight Clearance,” tuturnya.

Hikmahanto memperingatkan bahwa pemberian izin ini dalam situasi geopolitik saat ini dapat mengancam prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menurutnya, jika Indonesia memberikan fasilitas tersebut kepada AS, Indonesia bisa dianggap berpihak dalam ketegangan global.

"Bila Indonesia memberikan Blanket Overflight Clearance pada saat ini maka Indonesia bisa dianggap mempunyai keberpihakan kepada AS sehingga membahayakan polurgi bebas aktif. Dalam situasi geopolitik saat ini Iran akan menganggap Indonesia memberi ruang kepada AS untuk melakukan serangan ke Iran,” tegasnya.

Hikmahanto menilai ada kemungkinan pesawat militer AS dari berbagai pangkalan di Asia Pasifik dan Australia akan menggunakan wilayah udara Indonesia untuk bergabung dengan kekuatan militer di Timur Tengah guna menyerang Iran.

“Sebaiknya Indonesia tidak memberi Blanket Overflight Clearance kepada AS,” katanya.

Dampak

Sementara itu, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, memberikan analisis mendalam terkait rencana pembaruan akses penerbangan Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Republik Indonesia.

Menurutnya, langkah ini bagaikan pisau bermata dua yang memiliki potensi keuntungan strategis sekaligus implikasi serius terhadap kedaulatan negara.

Dari sisi keuntungan, Anton menilai langkah ini dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional secara resiprokal.

“Rencana pembaruan akses penerbangan AS di wilayah RI tentu saja memiliki dua potensi keuntungan. Pertama, langkah ini bisa meningkatkan kans RI memaksimalkan kerja sama pertahanan secara resiprokal termasuk akselerasi akuisisi alutsista strategis, akses teknologi transfer, dan peningkatan bantuan militer,” ujar Anton saat dihubungi Suara.com.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini juga berpotensi meningkatkan kapasitas pengumpulan data pertahanan karena adanya peluang data sharing intelijen udara dan maritim di kawasan. Namun, di balik peluang tersebut, Anton memperingatkan adanya risiko erosi kedaulatan.

“Langkah ini dapat dipersepsikan sebagai bentuk erosi kedaulatan dan kontrol ruang udara. Pemberian akses blanket ini tentu saja dapat menggerus kontrol kita terhadap ruang udara nasional, yang selama ini telah dilakukan,” paparnya.

Selain masalah kedaulatan, Anton menyoroti risiko geopolitik, khususnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Kebijakan ini dikhawatirkan memicu persepsi bahwa Indonesia mulai meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Langkah ini dapat menimbulkan risiko provokasi terhadap Tiongkok di kawasan. Tentu saja, langkah ini dapat dianggap Indonesia bersikap lebih memihak pada AS ketimbang Tiongkok. Persepsi bahwa telah adanya degradasi dalam pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif dapat membesar,” tegas Anton.

Menyikapi tantangan tersebut, Anton menyarankan pemerintah untuk konsisten menjalankan strategi keseimbangan (hedging strategy) guna menghindari "jebakan" kepentingan kekuatan besar. Ia menekankan bahwa setiap konsesi yang diberikan Indonesia harus berbasis pada asas resiprokal yang menguntungkan kepentingan nasional.

“Konsesi dari pembaruan penggunaan akses ruang udara haruslah setimpal dan didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan nasional yang saat ini sedang ingin dicapai seperti peningkatan alutsista, akses data dan pasar ekonomi hingga tidak diberlakukannya sanksi/pembatasan terhadap perluasan kerjasama Indonesia dengan mitra strategis lainnya,” lanjutnya.

Terakhir, Anton mendorong pemerintah untuk melibatkan DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya dalam meninjau kembali kebijakan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.