Infografis
Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkap sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua.
Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya mitra yang bersedia bekerja sama di wilayah tersebut.
“Jarang ada mitra mau masuk di Papua. Kemudian kami juga belum berkoordinasi secara intens dengan pemerintah daerah,” kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dadan menjelaskan, untuk menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, Papua membutuhkan 400 hingga 600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Setiap SPPG nantinya akan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Namun, saat ini baru ada 63 SPPG yang beroperasi di Papua.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dadan menyebut pihaknya akan segera memanggil para kepala daerah dari Papua guna melakukan koordinasi dan penyusunan strategi percepatan program. Pertemuan itu rencananya akan digelar di Jakarta pada akhir Juli.
“Jadi kami akan koordinasi di Jakarta dengan seluruh kepala daerah di Papua. Nanti kami akan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai Agustus,” ujarnya.
Dadan juga menyoroti perbedaan pendekatan pelaksanaan MBG antara wilayah padat penduduk dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) seperti Papua.
Di daerah padat seperti Jawa, pembangunan SPPG masih bisa bergantung pada kemitraan dalam hal pembiayaannya. Namun di wilayah terpencil, pemerintah harus turun tangan langsung dengan menggu akan kas negara.
Baca Juga: RI Tetap Terkena Tarif Trump 32 Persen, CELIOS Desak Prabowo Reshuffle Kabinet
“Kalau di daerah, di mana ada agregasi penduduk, aglomerasi, itu pasti mitra. Tetapi di daerah-daerah terpencil, itu dana APBN yang masuk,” tuturnya.
Menurut dia, rendahnya minat mitra untuk mengelola program MBG di Papua membuat pemerintah harus membangun fasilitas dapur secara langsung guna memastikan program tetap berjalan.
Program MBG merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo, yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.
Namun implementasi program tersebut di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas seperti Papua, masih menghadapi sejumlah hambatan serius.
Catatan BGN hingga 10 Juli 2025, jumlah SPPG di Indonesia tercatat sebanyak 1.928 unit. BGN menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 2.994 unit pada akhir Juli, 8.000 unit di Agustus, 14.000 unit pada September, dan 22.000 unit pada Oktober. Pada akhir tahun 2025, target jumlah SPPG dipatok mencapai 30.000 unit dan akan terus ditingkatkan hingga 2026.
