Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (14/7/2025), menjadwalkan pemeriksaan intensif terhadap Direktur Utama PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), Jhendik Handoko.
Pemeriksaan ini bukan sekadar soal pembobolan bank daerah, melainkan untuk menelusuri jejak dugaan aliran dana haram yang terendus mengalir untuk membiayai kampanye pemilihan presiden (pilpres).
Ia diperiksa sebagai saksi kunci dalam skandal dugaan korupsi pencairan kredit usaha fiktif yang mengguncang bank milik Pemkab Jepara tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi wartawan.
Meskipun KPK belum merinci materi spesifik yang akan digali dari Jhendik, pemeriksaan ini diyakini menjadi langkah strategis untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih besar.
Kasus ini telah memasuki tahap penyitaan aset besar-besaran.
Pada Rabu (9/7/2025) silam, penyidik KPK telah menyita aset para tersangka dengan nilai total mencapai Rp 60 miliar.
Aset tersebut meliputi tiga bidang tanah dan rumah di Yogyakarta senilai Rp 10 miliar, serta dua bidang tanah seluas 3.800 m² lengkap dengan pabrik di atasnya senilai Rp 50 miliar di Klaten.
"Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan kerugian negara,” tegas Budi.
Baca Juga: Usut Kasus Kredit Fiktif, KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha Hari Ini
Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu JH, IN, AN, AS, dan MIA.
Kelimanya telah dicegah bepergian ke luar negeri. Kerangka kasus ini adalah pencairan 38 rekening kredit fiktif selama periode 2022–2023 dengan nilai fantastis mencapai Rp 272 miliar.
Aliran Dana untuk Kampanye Pilpres?
Kecurigaan bahwa skandal ini bukan sekadar korupsi biasa semakin menguat.
KPK secara terbuka menyatakan akan menyelidiki dugaan aliran dana kasus ini ke kantong pembiayaan kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Ini terkait dana kampanye. Apakah akan di-trace (lacak) lebih jauh? Tentu," kata Asep Guntur Rahayu saat masih menjabat Direktur Penyidikan KPK, Selasa (8/10/2024).
Dugaan ini bukan tanpa dasar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya telah mengendus transaksi mencurigakan dari Bank Jepara Artha.
Dalam analisisnya, PPATK menemukan total pencairan dana janggal sebesar Rp102 miliar ke 27 debitur selama periode 2022-2023.
Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp94 miliar terdeteksi masuk ke rekening salah satu tersangka, MIA, yang diidentifikasi sebagai simpatisan sebuah partai politik.
Dari rekening MIA, uang tersebut kemudian disebar lagi ke beberapa perusahaan dan individu, mengaburkan jejak asalnya.
Temuan ini sejalan dengan peringatan yang pernah dilayangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyebut BPR Bank Jepara Artha telah serampangan dalam menyalurkan kredit.
Kini, pemeriksaan Dirut Jhendik Handoko diharapkan dapat membuka kotak pandora yang menghubungkan korupsi di bank daerah dengan panggung politik nasional.
