REGIONAL:
Suara.com - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon resmi telah menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional (HKN).
Keputusan tersebut menjadi polemik baru karena tanggal tersebut identik dengan Hari Kelahiran Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta publik untuk tidak berpikiran negatif.
Ia menyebut kesamaan tanggal tersebut hanyalah sebuah kebetulan.
"Saya mengapresiasi, bahwa akan ada hari kebudayaan nasional. bahwa hari kebudayaan nasional itu bertepatan dengan hari lahir bapak presiden ya kebetulan saja," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, perdebatan soal tanggal tidak perlu dibuat tendensius karena esensi utamanya adalah pengakuan terhadap kebudayaan nasional.
"Sehingga tidak perlu tendensius, tidak perlu lah kita ini melebih-lebihkan sesuatu yang penting substansinya bahwa kita punya hari kebudayaan nasional," ujarnya.
"Kan itu yang paling penting. sehingga dari pusat sampai daerah semua itu memberikan gambaran konkret tentang kearifan lokal budaya masing-masing. Kan itu luar biasa," sambung Said.
Jangan Disederhanakan
Senada dengan Said, politisi PDIP Aria Bima juga meminta agar persoalan ini tidak disederhanakan dan dikaitkan dengan ulang tahun Presiden.
"Jangan disimplikasi, jangan terlalu dikecilkan, dikerdilkan dengan hal yang terkait dengan persamaan dengan hari lahirnya Pak Prabowo," kata Aria.
Aria bahkan meyakini Presiden Prabowo sendiri tidak akan nyaman jika hari kelahirannya dikaitkan dengan penetapan hari besar nasional.
"Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan suka kalau hari kelahirannya, kemudian dijadikan sebagai satu hal yang monumental seperti hari kebudayaan."
"Pak Prabowo sadar benar sebagai negarawan, nggak maulah bicara soal kebudayaan itu kemudian dianalogkan dengan hari kelahirannya," tegasnya.
Sementara di sisi lain, Fadli Zon telah memberikan penjelasan resmi terkait pemilihan tanggal 17 Oktober.
Dalam cuitannya di X, ia menegaskan penetapan itu tidak ada kaitannya dengan ulang tahun Presiden Prabowo.
Fadli merujuk pada momen fundamental dalam sejarah bangsa, yakni ketika Presiden Soekarno menandatangani Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951.
Peraturan tersebut menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara sekaligus mengukuhkan semboyan 'Bhinneka Tunggal Ika.'
Menurut Fadli, peringatan ini adalah pengingat bagi seluruh anak bangsa akan makna sesungguhnya dari simbol negara dan pentingnya persatuan dalam keberagaman.
"Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya simbol, tapi juga fondasi yang merekatkan Indonesia," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Senin (14/7/2025).
Dia menjelaskan, penetapan HKN ini mengusung tiga tujuan utama. Pertama, untuk memperkuat identitas nasional melalui refleksi mendalam terhadap makna Garuda Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kedua, mendorong pelestarian budaya, sebab Fadli Zon menegaskan bahwa budaya bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan aset vital untuk masa depan.
TERPOPULER
